Pidato Ketua Badan Pembina YPSM BINA INSANI
Dr Sarmedi Purba
Pada acara Malam Renungan AIDS Nusantara 2007
Di Gedung Olah Raga Pematangsiantar 19 Mei 2007.
Salam sejahtera bagi kita seluruhnya.
Marilah mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat menyelenggarakan acara Malam Renungan AIDS Nusantara 2007 ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dan Saudara sekalian karena bersedia menyediakan waktu untuk acara yang maha penting ini di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya yakin, kita semua yang berkumpul di tempat ini bertekan akan menyampaikan pesan-pesan terkait dengan masalah HIV/AIDS. Saya sebagai Dewan Pembina dan Pendiri Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusiawi (YPSM) BINA INSANI merasa sangat terbantu. Saya sangat berterimakasih atas partisipasi tersebut.
Saya terkesan bahwa kegiatan Malam Renungan AIDS Nusantara ini telah diawali dengan pawai massal keliling kota Pematangsiantar. Tentunya, kegiatan itu juga menjadi sebuah bentuk media kampanye bagi warga kota Pematangsiantar.
Perlu saya jelaskan, sekitar perlunya acara Malam Renungan AIDS Nusantara 2007.
Setiap Mei, minggu ke 3 di seluruh dunia, hingga tahun ini, masih setia mengadakan malam renungan AIDS. Yayasan BINA INSANI, sampai saat ini telah mencoba memberikan kontribusi dengan mengadakan acara Malam Renungan AIDS Nusantara. Dan Malam Renungan AIDS Nusantara 2007, merupakan kontribusi Bina Insani untuk yang ke-5 kalinya. Acara ini merupakan upaya pembangkitan kepedulian, empati, dan dukungan terkoordinasi terhadap Orang-orang Dengan HIV/AIDS di seluruh dunia, yang hingga saat ini terus bertambah. HIV/AIDS tampaknya telah menjadi fenomena global yang mengundang perhatian dunia. Betapa tidak, sejak pertama kali dikenal pada tahun 1981, AIDS telah membunuh lebih dari 39,5 juta orang dan mencapai rekor sebagai epidemic penyakit paling mematikan dalam sejarah dunia.
Dengan skala dan impact-nya yang luas, HIV/AIDS telah menjadi epidemi global yang menyerang setiap tingkat kehidupan masyarakat sekaligus salah satu ancaman paling serius yang dihadapi oleh umat manusia saat ini, karena tidak ada satu negara pun yang dapat mengklaim wilayahnya bebas dari HIV/AIDS. Perkembangan kasus HIV/AIDS di Indonesia sendiri sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut catatan Departemen Kesehatan RI (Ditjen Pemberantasan Penyakit & Penyehatan Lingkungan), sampai dengan 31 Desember 2006 kasus HIV/AIDS secara kumulatif telah mencapai angka 13.424 kasus dengan rincian 8.194 penderita AIDS dan 5.230 pengidap HIV. Dari jumlah tersebut, ternyata kasus HIV/AIDS juga telah merambah di kawasan Siantar dan Simalungun
Tema Internasional AIDS Candlelight Memorial 2007 adalah “Membuka Jalan Menuju Dunia Tanpa AIDS” atau “Leading the Way to the World Without AIDS”
Berjuta-juta wajah di seluruh dunia, yang peduli, yang bersedih, yang marah, yang prihatin, yang menanggung nyeri, dan wajah-wajah lainnya, bersatu berbagi semangat dalam menghadapi AIDS, menghadang laju penyebaran HIV. Untuk satu malam saja, hendaklah kita melupakan perbedaan dan perselisihan di antara kita, serta mengingat bahwa masih ada masalah lain yang juga layak dipikirkan. Semoga, kebersamaan yang bisa dijalin dalam satu malam ini, bisa dipertahankan bagi hari dan malam selanjutnya. Dengan demikian, semoga kelak kita tidak perlu lagi mengadakan malam renungan AIDS.
Malam Renungan AIDS Nusantara ini bertujuan untuk menyatukan semua orang dalam memikirkan epidemi AIDS yang sudah banyak mengambil nyawa manusia di dunia. Kita diajak juga untuk memberi dukungan kepada Orang dengan HIV/AIDS (Odha) dan Orang yang hidup bersama dengan penderita HIV/AIDS (Ohidha). Melalui renungan AIDS kita diajak bukan saja untuk peduli terhadap masalah AIDS tetapi melalui renungan kita diajak untuk mengambil langkah-langkah penanggulangannya.
Sejak lama, berbagai solusi telah dikeluarkan untuk mengatasi gerak laju HIV/AIDS. Dan saat ini sejarah pengobatan HIV/AIDS telah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan dengan ditemukannya obat antiretroviral. Akan tetapi, selain terbilang mahal, obat ini hanya sebatas memperlambat pembelahan (reproduksi) virus dan mencegah atau mengurangi beberapa efek yang diakibatkannya. Ilmuwan di seluruh dunia sedang bekerja keras mencari vaksin pembentuk kekebalan tubuh terhadap HIV. Tetapi sampai sekarang sesungguhnya belum ada obat yang dapat sepenuhnya menyembuhkan HIV/AIDS.
Atas dasar hal ini, maka menerima apa adanya pengidap HIV/AIDS (ODHA), menjadi lebih penting ketimbang mempersoalkan dari mana ia mendapatkannya, dari siapa, kapan, mengapa ia bisa tertular, yang justru akan lebih membawa luka baru bagi para pengidap HIV/AIDS. Atas dasar kemanusiaanlah, maka dia harus mendapatkan hak-haknya sebagai manusia sebagaimana layaknya. Di sinilah fungsi pendamping, utamanya keluarga, dapat lebih berperan sehingga sisa-sisa hidupnya dapat lebih berguna terutama bagi dirinya dan juga masyarakat.
Setiap orang yang terinfeksi maupun yang terkena dampak dari HIV/AIDS membutuhkan dukungan dan kasih sayang. Di pihak lain, upaya terpenting dalam memerangi AIDS sesungguhnya adalah pencegahan melalui pendidikan dan penerangan kepada masyarakat. Selain memberi bimbingan dari sisi moral dan akhlak, yaitu mendorong masyarakat untuk menjalani kehidupan yang sehat, penerangan mengenai apa sebenarnya penyakit AIDS juga harus disebarluaskan kepada masyarakat. Sebagian besar dari mereka terjangkit penyakit AIDS karena ketidaktahuan dan kurangnya informasi.
Perlu saya tekankan bahwa penularan HIV AIDS umumnya melalui 3 cara:
1. hubungan sex (sex vaginal, oral atau anal) dengan orang yang terinfeksi HIV
2. Berbagi spuit dan jarum suntik dengan orang yang terinfeksi HIV
3. Tertular sebelum dan waktu lahir (janin dan anak) dan waktu menyusui dari ibu yang terinfeksi HIV.
Dan orang tidak tertular HIV dengan bersalaman, berpelukan atau serumah dengan pengidap HIV. Juga tidak tertular kalau makan dan minum bersama ODHA (orang dengan HIV/AIDS). Juga kita tidak akan tertular HIV/AIDS dari duduk di WC, cuci tangan di kran umum, pegang gagang pintu, dari piring, gelas minum atau dari hewan peliharaan. Dan nyamuk tidak bisa menyebarkan HIV/AIDS.
Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa :
Atas kerjasama dengan Family Health Indonesia, Bina Insani dan Puskesmas Kerasaan akan menyediakan layanan tes Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS di Kabupaten Simalungun.
Untuk layanan konseling dan tes IMS, HIV/AIDS di klinik Puskesmas Kerasaan adalah pada hari Senin-Rabu pada jam 11.00 s/d jam 15.00 dan pada hari Jum’at, pada jam 09.00 s/d jam 12.00
Untuk layanan konseling dan tes IMS, HIV/AIDS dengan mobil klinik, di Bina Insani, Jln. Pantai Timur No. 91 Pematangsiantar adalah setiap hari Kamis, Minggu ke IV, pada jam 10.00 s/d jam 15.00
Akhirnya ijinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para bapak/ibu dan saudara-saudara pada Acara Malam Renungan AIDS Nusantara 2007.
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan YME, Acara ini dengan resmi saya buka.
Semoga kita semuanya mendapat berkat dan lindunganNya dan para bapak/ibu serta saudara dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik.
Terima Kasih. Horas.
Dr. Sarmedi Purba
Ketua Badan Pembina/Pendiri
Yayasan Bina Insani Pematangisantar
Saturday, May 19, 2007
Friday, March 09, 2007
PEMEKARAN KABUPATEN SIMALUNGUN - OPINI
OPINI
Pemekaran Sebagai Upaya Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Simalungun
(Sarmedi Purba)
Pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru adalah kesempatan yang terbuka dalam upaya mempercepat pembangunan daerah sesudah era reformasi, khususnya untuk daerah tertinggal di Indonesia. Kemacetan pembangunan antara lain disebabkan oleh macetnya organisasi pemerintahan, sistem demokrasi yang tidak berjalan seperti seharusnya, Salah satu penyebab kesulitan yang timbul adalah karena luasnya daerah yang harus diurus oleh satu pemerintahan daerah dan jumlah penduduk yang melebihi angka ideal untuk dapat berfungsinya kontrol sosial masyarakat.
Dengan perkataan lain, pemerintahan yang sentralistik yang berjalan selama orde baru terlalu lamban melaksanakan pembangunan Indonesia. Salah satu kesimpulan pada era reformasi adalah mempercepat pembangunan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah.
Menurut studi yang dilakukan di Filipina jumlah penduduk provinsi yang ideal adalah 1 sampai 2 juta, untuk satu kabupaten/kota 100 sampai 200 ribu jiwa. Pemerintahan kabupaten sebagai daerah otonom akan lebih demokratis, kepala daerah lebih mudah menjalankan tugasnya dan akan terfokus untuk masalah-masalah yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Ini berarti bahwa rakyat pada satu daerah otonomi di tingkat kabupaten kota akan lebih banyak berinteraksi dengan kepala daerah dan stafnya dan kontrol sosial masyarakat lebih berfungsi.
Merujuk pada pendapat di atas maka Kabupaten Simalungun sebaiknya dimekarkan menjadi dua kabupaten dan pada tahap berikutnya menjadi 4 sampai 5 kabupaten yang penduduknya masing-masing antara 100 sampai 200 ribu jiwa, sehingga pada akhir ceritanya 5-6 kabupaten hasil pemekaran itu digabungkan dengan kota Pematang Siantar membentuk satu Provinsi Simalungun.
Gambaran ideal yang dicita-citakan oleh pemikir otonomi daerah seperti digambarkan di atas bukan ilusi atau mimpi di siang bolong. Pemikiran pembentukan daerah otonomi kabupaten Tapanauli Utara (256.444 jiwa) dan Tobasa (sekarang 169.116 jiwa) yang kemudian disusul dengan pembentukan kabupaten Humbang Hasundutan (152.757 jiwa) dan kabupaten Samosir (130.662 jiwa) yang diproses sejak 5 tahun silam adalah bukti nyata yang dapat dibuat sebagai rujukan. Keempat kabupaten yang baru yang terbentuk itu adalah ex Kabupaten Tapanuli Utara yang penduduknya 709.000 jiwa. Karena itu kehadiran Provinsi Tapanuli yang sekarang sudah diambang pintu mengacu kepada pendapat di atas. Yaitu penggabungan keempat daerah ex Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga yang penduduknya akan menjadi 1,1 juta (sama dengan penduduk Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar yang juga hampir 1,1 juta dari masing-msing 841.198 jiwa di Simalungun dan 235.372 jiwa[1] di Pematangsiantar).
Mengamati data-data di atas amatlah menarik untuk menggambarkan skenario apa yang akan terjadi kalau pada tahun 2007 ini (atau paling lambat 2008) Provinsi Tapanuli menjadi kenyataan. Apakah Provinsi Sumut yang penduduknya berkurang 1,1 juta menjadi 11,5 juta tetap menjadi satu provinsi yang utuh? Atau akan muncul gagasan mempersiapkan pembentukan Provinsi lain, semisal Provinsi Nias (harus dimekarkan menjadi 5-6 kabupaten/kota), Provinsi Tapanuli Bagian Selatan (sekarang sudah dipersiapkan menajdi 5-6 kabupaten/kota dengan penduduk sekitar 1,1 juta) dan beberapa provinsi penggabungan kabupaten/kota di daerah ex Keresidenan Sumatera Timur.
Mengapa pemekaran Kabupaten Simalungun penting sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah ini?
Pembangunan yang macet atau pembangunan yang “jalan di tempat” di Kabupaten Simalungun, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, dapat kita lihat dari minimnya penambahan atau pembukaan jalan baru, jalan yang lama rusak khronis. Masih ada beberapa ibukota kecamatan yang tidak dapat dijangkau dengan kenderaan roda 4 kecuali berkeliling melewati kabupaten lain, semisal jalan ke Sindarraya dan Nagori Dolog. Kita tidak habis pikir bagaimana 61 tahun Indonesia Merdeka belum mampu membuka jalan ke kecamatan yang teisolasi itu?
Nah, salah satu penyebabnya karena bupati yang berkedudukan di Pematangsiantar dan mengurus 32 kecamatan dan 840.000 penduduk itu tidak mungkin lagi bekerja efisien dan effektif. Ini bukan hanya disebabkan ketidakmampuan dari bupati-bupati selama ini, tetapi karena secara teknis memang hampir tidak mungkin memikirkan jalan ke Nagori Dolog dan Sindarraya dengan banyaknya urusan-urusan penting yang menyita perhatian dan waktu kepala daerah. Karena merasa diterlantarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun, daerah yang terisolir ini sekarang meminta untuk dipindahkan ke Kabupaten Serdang Bedagai.
Kalau ibukota kabupaten di Sondiraya dan bupatinya hanya mengurusi 7 kecamatan di sekitarnya, dapat kita bayangkan bahwa prioritas utama program pembangunan bupatinya adalah membuka jalan ke daerah yang terisolasi tadi. Sama situasinya kalau ibukota kabupaten di Saribudolok, maka Bupatinya pasti akan memperjuangkan agar jalan akan mulus menuju Medan, Lubuk Pakam dan Tebing Tinggi melalui Saran Padang dan Bangun Purba. Bupati Saribudolok itu pasti akan memfokuskan diri dalam penataan jalan di tepi Danau Toba yang juga terisolir karena masih banyak desa-desa yang hanya dapat dicapai dengan angkutan danau. Demikian juga halnya di daerah sekitar Perdagangan, Tanah Jawa, Tiga Dolok dan Parapat.
Kita berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur lainnya akan berkembang dengan cepat kalau sarana jalan menuju kecamatan-kecamatan dan desa-desa yang terpencil dijamin berfungsi dengan baik. Sarana pendidikan dan kesehatan hanya dapat berfungsi kalau transportasi berjalan dengan wajar. Hasil pertanian akan mendapat „nilai tambah“ dengan pembukaan jalan. Sebaliknya dengan rusaknya jalan yang sudah ada, maka usaha pertanian rakyat akan menjadi tidak efisien dan tidak menambah pendapatan masyarakat.
Salah satu motivasi politisi memperjuangkan pemekaran daerah adalah dalam rangka memperjuangkan kucuran dana pembangunan untuk daerah. Bukankah politik pembangunan adalah perjuangan untuk mendapatkan porsi anggaran yang pantas dan adil untuk daerah masing-masing?
Kritik politisi pusat yang masih mempertahankan pemerintahan yang sentralistik, yang menuduh daerah otonomi baru hanya berupaya menghabiskan uang yang berasal dari Pusat (APBN) menjadi salah kaprah karena memang perjuangan daerah, khususnya daerah tertinggal adalah mengejar ketertinggalan mereka selama ini, yang tidak tersentuh oleh pembangunan, seperti ibukota kecamatan yang belum dibuatkan jalan menuju ibukota kabupaten tadi.
Ini sama saja dengan sentilan mereka yang anti otonomi daerah dengan menyebut “raja-raja kecil” untuk kepala daerah otonomi yang baru itu. Padahal maksud konsep memperkecil daerah kabupaten menjadi sekitar 100 sampai 200 ribu penduduk adalah untuk mengurangi potensi korupsi dan mencegah timbulnya raja-raja kecil itu. Pada daerah kecil demikian, tidak banyak lagi yang bisa dikorupsi. Dan kontrol sosial masyarakat dan pengawasan DPRD lebih berfungsi pada daerah yang bependuduk sedikit ini.
Akan halnya pembagian kue pembangunan untuk daerah otonomi baru itu? Dana pembangunan untuk daerah yang sama akan meningkat. Daerah ex Tapanuli Utara yang sudah mekar menjadi 4 kabupaten itu telah menerima kucuran dana (dituangkan menjadi APBD) yang konon jumlahnya sudah hampir dua kali lebih besar dari APBD Kabupaten Simalungun. Perlu dicatat bahwa Kabupaten Simalungun memiliki penduduk dan potensi (termasuk Pendapatan Asli Daerahnya) yang lebih besar dari daerah ex Taput.
Ada kekuatiran beberapa kelompok kecil etnik Simalungun, pemekaran ini dapat memecah belah kesatuan suku Simalungun sebagai penduduk asli di Simalungun. Kekuatiran mereka juga karena kemungkinan hilangnya „daerah Simalungun“ yang dihuni oleh suku pendatang, sehingga daerah kekuasaan ex 7 kerajaan Simalungun sebelum Indonesia Merdeka tidak utuh lagi, termasuk budaya Simalungun yang terkandung di dalamnya.
Kekuatiran ini dapat kita terima, namun kita berpendapat, bahwa pembangunan budaya Simalungun tidak terlepas dari upaya pemberdayaan masyarakat suku Simalungun itu sendiri. Pemberdayaan manusia etnik Simalungun ini tidak akan akan tercapai kalau tidak ada perjuangan memperbesar alokasi dana pembangunan, mempercepat pembangunan, peningkatan pelayanan publik, rekrutmen politik lokal.
Ini semua hanya dapat diperjuangkan melalui pemerintahan yang dekat kepada rakyat. Pembentukan daerah otonomi dengan penduduk yang lebih kecil membuka jalan untuk ini. Mempertahankan kabupaten Simalungun yang gemuk terbukti malah merangsang pemisahan Kecamatan Silau Kahean memisahkan diri dan masuk ke Kabupaten Serdang Bedagai.
Dengan alasan-alasan tersebut di atas kita mengajak seluruh lapisan masyarakat yang peduli pembangunan Kabupaten Simalungun, apa pun latar belakangnya untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Simalungun. Selain ex Kabupaten Tapanuli Utara sebagai contoh, tetangga Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batubara dapat dipedomani. Mengapa Kabupaten Simalungun tinggal diam dan malah tidur? Bergegaslah sekarang.
Ambil jugalah contoh Provinsi Gorontalo (hanya 5 kabupaten/kota dengan penduduk 835.000) dan Bangka Belitung (Babel) yang hanya memiliki 5 daerah otonomi kabupaten/kota dengan 900.000 jiwa.[2] Mereka adalah daerah yang dengan cepat memanfaatkan peluang yang terbuka pada era reformasi. Di negara tetangga kita Filipina yang berpenduduk 75 juta ada 78 provinsi, Thailand yang dihuni 65 juta jiwa diperintah oleh 75 gubernur provinsi.
Kalau Provinsi Tapanuli (Protap) terwujud, logikanya harus direspons dengan gagasan baru Provinsi Simalungun (proyeksi dari pemekaran Simalungun).
Untuk tahap pertama pembentukan darah otonomi baru harus digagasi dengan cepat di Simalungun, yaitu pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran dengan ibukota Perdagangan. Panitia persiapan harus dibentuk secepatnya. Alternatif yang terbuka untuk mempercepat proses tewujudnya kabupaten baru ini adalah dengan menyusun kembali persyaratan-persayaratan yang sudah pernah dibuat, mengajukannya ke DPR sebagai usul Hak Inisiatif DPR. Kalau ini berhasil seperti pada pembentukan daerah otonomi Provinsi Kepulauan Riau, mengapa tidak?
Kemudian Kabupaten Induk Simalungun akan berbenah diri dan kalau persiapannya sudah matang, daerah ini, sebagaimana juga Kabupaten Simalungun Hataran, dijajaki menjadi masing-masing 2 kabupaten. Empat kabupaten yang yang terbentuk itu ditambah dengan Kota Pematangsiantar menjadi modal utama cita-cita pembentukan Provinsi Simalungun kelak. Cita-cita generasi penerus yang ingin daerah Simalungun jaya, ikut serta dalam laju pembangunan Indonesia dan tidak menunggu tetesan dana pembangunan dengan berpangku tangan.
Strategi untuk menggolkan gagasan ini dibuat dengan mencari dukungan dari seluruh lapisan masyarakat lintas suku, agama dan golongan. Dalam sistem politik Indonesia gagasan ini harus didukung oleh partai-partai yang mempunyai visi pembangunan dengan percepatan tinggi. Untuk ini setiap partai harus membahas gagasan ini dalam program partainya masing-masing. Dan pada akhirnya rakyatlah yang mementukan partai mana yang dapat menjadi tempat penyampaian aspirasi mereka. Sejarah akan membuktikan apakah partai yang tidak memperjuangkan pemekaran daerah masih mendapat dukungan rakyat. Partai mana yang tidak setuju pembuatan jalan ke Nagori Dolog dan Sindarraya? Partai mana yang tidak bersedia memperjuangkan dana provinsi untuk perbaikan jalan provinsi Pematangsiantar – Kaban Jahe atau Saribudolok – Lubuk Pakam atau Pematangsiantar - Limapuluh? Ini akan dijadikan tema kampanye Pemilu yang akan datang.
Akhirnya kita ingin mengingatkan bahwa pembangunan demokrasi dan upaya pembangunan yang tujuannya mengangkat harkat manusia dari jurang kemiskinan adalah perjuangan hak azasi manusia penduduk Indonesia khususnya di Kabupaten Simalungun, terlepas dia suku apa, agama apa atau golongan apa. Perjuangan demokrasi di satu pihak dan uapaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pembenahan infrastruktur di lain pihak, adalah dua sisi dari mata uang yang sama.
Karena itu kita menghimbau semua lapisan masyarakat, semua golongan, etnik, suku dan ras, partai politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di daerah kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar melalui upaya pemekaran daerah ini. Kalau kota Pangururan sudah menjadi ibukota kabupaten (sekarang jalannya sudah beraspal beton), apakah 10 tahun yang akan datang Saribudolok, yang sekarang lebih ramai, bisa bersaing sebagai ibukota kecamatan?
[1] Data BPS Sumut
[2] Data BPS Tahun 2000
Pemekaran Sebagai Upaya Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Simalungun
(Sarmedi Purba)
Pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru adalah kesempatan yang terbuka dalam upaya mempercepat pembangunan daerah sesudah era reformasi, khususnya untuk daerah tertinggal di Indonesia. Kemacetan pembangunan antara lain disebabkan oleh macetnya organisasi pemerintahan, sistem demokrasi yang tidak berjalan seperti seharusnya, Salah satu penyebab kesulitan yang timbul adalah karena luasnya daerah yang harus diurus oleh satu pemerintahan daerah dan jumlah penduduk yang melebihi angka ideal untuk dapat berfungsinya kontrol sosial masyarakat.
Dengan perkataan lain, pemerintahan yang sentralistik yang berjalan selama orde baru terlalu lamban melaksanakan pembangunan Indonesia. Salah satu kesimpulan pada era reformasi adalah mempercepat pembangunan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah.
Menurut studi yang dilakukan di Filipina jumlah penduduk provinsi yang ideal adalah 1 sampai 2 juta, untuk satu kabupaten/kota 100 sampai 200 ribu jiwa. Pemerintahan kabupaten sebagai daerah otonom akan lebih demokratis, kepala daerah lebih mudah menjalankan tugasnya dan akan terfokus untuk masalah-masalah yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Ini berarti bahwa rakyat pada satu daerah otonomi di tingkat kabupaten kota akan lebih banyak berinteraksi dengan kepala daerah dan stafnya dan kontrol sosial masyarakat lebih berfungsi.
Merujuk pada pendapat di atas maka Kabupaten Simalungun sebaiknya dimekarkan menjadi dua kabupaten dan pada tahap berikutnya menjadi 4 sampai 5 kabupaten yang penduduknya masing-masing antara 100 sampai 200 ribu jiwa, sehingga pada akhir ceritanya 5-6 kabupaten hasil pemekaran itu digabungkan dengan kota Pematang Siantar membentuk satu Provinsi Simalungun.
Gambaran ideal yang dicita-citakan oleh pemikir otonomi daerah seperti digambarkan di atas bukan ilusi atau mimpi di siang bolong. Pemikiran pembentukan daerah otonomi kabupaten Tapanauli Utara (256.444 jiwa) dan Tobasa (sekarang 169.116 jiwa) yang kemudian disusul dengan pembentukan kabupaten Humbang Hasundutan (152.757 jiwa) dan kabupaten Samosir (130.662 jiwa) yang diproses sejak 5 tahun silam adalah bukti nyata yang dapat dibuat sebagai rujukan. Keempat kabupaten yang baru yang terbentuk itu adalah ex Kabupaten Tapanuli Utara yang penduduknya 709.000 jiwa. Karena itu kehadiran Provinsi Tapanuli yang sekarang sudah diambang pintu mengacu kepada pendapat di atas. Yaitu penggabungan keempat daerah ex Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga yang penduduknya akan menjadi 1,1 juta (sama dengan penduduk Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar yang juga hampir 1,1 juta dari masing-msing 841.198 jiwa di Simalungun dan 235.372 jiwa[1] di Pematangsiantar).
Mengamati data-data di atas amatlah menarik untuk menggambarkan skenario apa yang akan terjadi kalau pada tahun 2007 ini (atau paling lambat 2008) Provinsi Tapanuli menjadi kenyataan. Apakah Provinsi Sumut yang penduduknya berkurang 1,1 juta menjadi 11,5 juta tetap menjadi satu provinsi yang utuh? Atau akan muncul gagasan mempersiapkan pembentukan Provinsi lain, semisal Provinsi Nias (harus dimekarkan menjadi 5-6 kabupaten/kota), Provinsi Tapanuli Bagian Selatan (sekarang sudah dipersiapkan menajdi 5-6 kabupaten/kota dengan penduduk sekitar 1,1 juta) dan beberapa provinsi penggabungan kabupaten/kota di daerah ex Keresidenan Sumatera Timur.
Mengapa pemekaran Kabupaten Simalungun penting sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah ini?
Pembangunan yang macet atau pembangunan yang “jalan di tempat” di Kabupaten Simalungun, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, dapat kita lihat dari minimnya penambahan atau pembukaan jalan baru, jalan yang lama rusak khronis. Masih ada beberapa ibukota kecamatan yang tidak dapat dijangkau dengan kenderaan roda 4 kecuali berkeliling melewati kabupaten lain, semisal jalan ke Sindarraya dan Nagori Dolog. Kita tidak habis pikir bagaimana 61 tahun Indonesia Merdeka belum mampu membuka jalan ke kecamatan yang teisolasi itu?
Nah, salah satu penyebabnya karena bupati yang berkedudukan di Pematangsiantar dan mengurus 32 kecamatan dan 840.000 penduduk itu tidak mungkin lagi bekerja efisien dan effektif. Ini bukan hanya disebabkan ketidakmampuan dari bupati-bupati selama ini, tetapi karena secara teknis memang hampir tidak mungkin memikirkan jalan ke Nagori Dolog dan Sindarraya dengan banyaknya urusan-urusan penting yang menyita perhatian dan waktu kepala daerah. Karena merasa diterlantarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun, daerah yang terisolir ini sekarang meminta untuk dipindahkan ke Kabupaten Serdang Bedagai.
Kalau ibukota kabupaten di Sondiraya dan bupatinya hanya mengurusi 7 kecamatan di sekitarnya, dapat kita bayangkan bahwa prioritas utama program pembangunan bupatinya adalah membuka jalan ke daerah yang terisolasi tadi. Sama situasinya kalau ibukota kabupaten di Saribudolok, maka Bupatinya pasti akan memperjuangkan agar jalan akan mulus menuju Medan, Lubuk Pakam dan Tebing Tinggi melalui Saran Padang dan Bangun Purba. Bupati Saribudolok itu pasti akan memfokuskan diri dalam penataan jalan di tepi Danau Toba yang juga terisolir karena masih banyak desa-desa yang hanya dapat dicapai dengan angkutan danau. Demikian juga halnya di daerah sekitar Perdagangan, Tanah Jawa, Tiga Dolok dan Parapat.
Kita berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur lainnya akan berkembang dengan cepat kalau sarana jalan menuju kecamatan-kecamatan dan desa-desa yang terpencil dijamin berfungsi dengan baik. Sarana pendidikan dan kesehatan hanya dapat berfungsi kalau transportasi berjalan dengan wajar. Hasil pertanian akan mendapat „nilai tambah“ dengan pembukaan jalan. Sebaliknya dengan rusaknya jalan yang sudah ada, maka usaha pertanian rakyat akan menjadi tidak efisien dan tidak menambah pendapatan masyarakat.
Salah satu motivasi politisi memperjuangkan pemekaran daerah adalah dalam rangka memperjuangkan kucuran dana pembangunan untuk daerah. Bukankah politik pembangunan adalah perjuangan untuk mendapatkan porsi anggaran yang pantas dan adil untuk daerah masing-masing?
Kritik politisi pusat yang masih mempertahankan pemerintahan yang sentralistik, yang menuduh daerah otonomi baru hanya berupaya menghabiskan uang yang berasal dari Pusat (APBN) menjadi salah kaprah karena memang perjuangan daerah, khususnya daerah tertinggal adalah mengejar ketertinggalan mereka selama ini, yang tidak tersentuh oleh pembangunan, seperti ibukota kecamatan yang belum dibuatkan jalan menuju ibukota kabupaten tadi.
Ini sama saja dengan sentilan mereka yang anti otonomi daerah dengan menyebut “raja-raja kecil” untuk kepala daerah otonomi yang baru itu. Padahal maksud konsep memperkecil daerah kabupaten menjadi sekitar 100 sampai 200 ribu penduduk adalah untuk mengurangi potensi korupsi dan mencegah timbulnya raja-raja kecil itu. Pada daerah kecil demikian, tidak banyak lagi yang bisa dikorupsi. Dan kontrol sosial masyarakat dan pengawasan DPRD lebih berfungsi pada daerah yang bependuduk sedikit ini.
Akan halnya pembagian kue pembangunan untuk daerah otonomi baru itu? Dana pembangunan untuk daerah yang sama akan meningkat. Daerah ex Tapanuli Utara yang sudah mekar menjadi 4 kabupaten itu telah menerima kucuran dana (dituangkan menjadi APBD) yang konon jumlahnya sudah hampir dua kali lebih besar dari APBD Kabupaten Simalungun. Perlu dicatat bahwa Kabupaten Simalungun memiliki penduduk dan potensi (termasuk Pendapatan Asli Daerahnya) yang lebih besar dari daerah ex Taput.
Ada kekuatiran beberapa kelompok kecil etnik Simalungun, pemekaran ini dapat memecah belah kesatuan suku Simalungun sebagai penduduk asli di Simalungun. Kekuatiran mereka juga karena kemungkinan hilangnya „daerah Simalungun“ yang dihuni oleh suku pendatang, sehingga daerah kekuasaan ex 7 kerajaan Simalungun sebelum Indonesia Merdeka tidak utuh lagi, termasuk budaya Simalungun yang terkandung di dalamnya.
Kekuatiran ini dapat kita terima, namun kita berpendapat, bahwa pembangunan budaya Simalungun tidak terlepas dari upaya pemberdayaan masyarakat suku Simalungun itu sendiri. Pemberdayaan manusia etnik Simalungun ini tidak akan akan tercapai kalau tidak ada perjuangan memperbesar alokasi dana pembangunan, mempercepat pembangunan, peningkatan pelayanan publik, rekrutmen politik lokal.
Ini semua hanya dapat diperjuangkan melalui pemerintahan yang dekat kepada rakyat. Pembentukan daerah otonomi dengan penduduk yang lebih kecil membuka jalan untuk ini. Mempertahankan kabupaten Simalungun yang gemuk terbukti malah merangsang pemisahan Kecamatan Silau Kahean memisahkan diri dan masuk ke Kabupaten Serdang Bedagai.
Dengan alasan-alasan tersebut di atas kita mengajak seluruh lapisan masyarakat yang peduli pembangunan Kabupaten Simalungun, apa pun latar belakangnya untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Simalungun. Selain ex Kabupaten Tapanuli Utara sebagai contoh, tetangga Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batubara dapat dipedomani. Mengapa Kabupaten Simalungun tinggal diam dan malah tidur? Bergegaslah sekarang.
Ambil jugalah contoh Provinsi Gorontalo (hanya 5 kabupaten/kota dengan penduduk 835.000) dan Bangka Belitung (Babel) yang hanya memiliki 5 daerah otonomi kabupaten/kota dengan 900.000 jiwa.[2] Mereka adalah daerah yang dengan cepat memanfaatkan peluang yang terbuka pada era reformasi. Di negara tetangga kita Filipina yang berpenduduk 75 juta ada 78 provinsi, Thailand yang dihuni 65 juta jiwa diperintah oleh 75 gubernur provinsi.
Kalau Provinsi Tapanuli (Protap) terwujud, logikanya harus direspons dengan gagasan baru Provinsi Simalungun (proyeksi dari pemekaran Simalungun).
Untuk tahap pertama pembentukan darah otonomi baru harus digagasi dengan cepat di Simalungun, yaitu pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran dengan ibukota Perdagangan. Panitia persiapan harus dibentuk secepatnya. Alternatif yang terbuka untuk mempercepat proses tewujudnya kabupaten baru ini adalah dengan menyusun kembali persyaratan-persayaratan yang sudah pernah dibuat, mengajukannya ke DPR sebagai usul Hak Inisiatif DPR. Kalau ini berhasil seperti pada pembentukan daerah otonomi Provinsi Kepulauan Riau, mengapa tidak?
Kemudian Kabupaten Induk Simalungun akan berbenah diri dan kalau persiapannya sudah matang, daerah ini, sebagaimana juga Kabupaten Simalungun Hataran, dijajaki menjadi masing-masing 2 kabupaten. Empat kabupaten yang yang terbentuk itu ditambah dengan Kota Pematangsiantar menjadi modal utama cita-cita pembentukan Provinsi Simalungun kelak. Cita-cita generasi penerus yang ingin daerah Simalungun jaya, ikut serta dalam laju pembangunan Indonesia dan tidak menunggu tetesan dana pembangunan dengan berpangku tangan.
Strategi untuk menggolkan gagasan ini dibuat dengan mencari dukungan dari seluruh lapisan masyarakat lintas suku, agama dan golongan. Dalam sistem politik Indonesia gagasan ini harus didukung oleh partai-partai yang mempunyai visi pembangunan dengan percepatan tinggi. Untuk ini setiap partai harus membahas gagasan ini dalam program partainya masing-masing. Dan pada akhirnya rakyatlah yang mementukan partai mana yang dapat menjadi tempat penyampaian aspirasi mereka. Sejarah akan membuktikan apakah partai yang tidak memperjuangkan pemekaran daerah masih mendapat dukungan rakyat. Partai mana yang tidak setuju pembuatan jalan ke Nagori Dolog dan Sindarraya? Partai mana yang tidak bersedia memperjuangkan dana provinsi untuk perbaikan jalan provinsi Pematangsiantar – Kaban Jahe atau Saribudolok – Lubuk Pakam atau Pematangsiantar - Limapuluh? Ini akan dijadikan tema kampanye Pemilu yang akan datang.
Akhirnya kita ingin mengingatkan bahwa pembangunan demokrasi dan upaya pembangunan yang tujuannya mengangkat harkat manusia dari jurang kemiskinan adalah perjuangan hak azasi manusia penduduk Indonesia khususnya di Kabupaten Simalungun, terlepas dia suku apa, agama apa atau golongan apa. Perjuangan demokrasi di satu pihak dan uapaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pembenahan infrastruktur di lain pihak, adalah dua sisi dari mata uang yang sama.
Karena itu kita menghimbau semua lapisan masyarakat, semua golongan, etnik, suku dan ras, partai politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di daerah kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar melalui upaya pemekaran daerah ini. Kalau kota Pangururan sudah menjadi ibukota kabupaten (sekarang jalannya sudah beraspal beton), apakah 10 tahun yang akan datang Saribudolok, yang sekarang lebih ramai, bisa bersaing sebagai ibukota kecamatan?
[1] Data BPS Sumut
[2] Data BPS Tahun 2000
Sunday, January 21, 2007
RUMAH 4 DOKTER SPESIALIS DI PANGURURAN
Inilah rumah 4 dokter spesialis di Jalan Dr FL Tobing Pangururan, Kabupaten Samosir dipotret 14-1-2007. Rumahnya 2 pintu koppel dengan masing-masing 2 kamar tidur. Selebihnya untuk ruang duduk, ruang makan dan dapur. Untunglah hanya dua di antara mereka yang bawa anaknya, yaitu dr Tatiana (2 anak) dan dr Revita (1 anak), sedang dr Theresia dan dr Ramzi belum punya anak. Mereka adalah dokter PTT (pegawai tidak tetap) masing-masing spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, spesialis Kesehatan Jiwa, spesialis anak dan spesialis anestesi.
ASRAMA ANAK NIAS KORBAN TSUNAMI SIANTAR DAPAT BANTUAN DARI JERMAN 15.000 EURO (NIASKINDERHEIM IN SIANTAR BEKAM EINE UNTERSTUETZUNG VON 15.000 EURO)
Anak Nias Ber-tahun-baru di rumah Keluarga Dr Sarmedi Purba (Neujahresbesuch der niaskinder bei familie purba am 17.1.2007)
Dua puluh empat anak sekolah asal Nias korban gelombang tsuname pada 26 Desemebr 2004 yang ditampung oleh Yayasan BINA INSANI di Pematangsiantar menerima bantuan tambahan dari Jerman pada 11 Januari yang lalu. Demikian Dr. Sarmedi Purba SpOG, Ketua Yayasan BINA INSANI mengumumkan hari ini.
(24 schulkinder aus nias, die oepfer der tsunami beben vom 26. dezember 2004 waren und von der Stiftung BINA INSANI in pematangsiantar aufgenommen wurden, erhielt eine zusaetzliche hilfe aus deutschland am 11. januar 2007, BERICHTETETE Dr.med. Sarmedi Purba, Vorsitzender der Stiftung BINA INSANI)
Bantuan tersebut adalah hasil pengumpulan dana Desa Wurmberg, di negara bagian Badaen Wuerttemberg, Jerman untuk membantu anak-anak Nias yang sekolahnya terlantar di Pulau Nias sesudah gempa tsunami 2004 dan gempa 2005. Pengumpulan dana adalah atas inisiatif dari Herr Wolfgang Amann, seorang pengusaha, yang meninjau Nias pada awal tahun 2005 sebelum gempa kedua pada bulan Maret 2005. Herr Amann langsung bicara dengan orang tua anak-anak Nias itu dan melihat malapetaka yang terjadi pasca gempa tsunami yang memporakporandakan kehidupan di pedesaan Nias Selatan waktu itu, khususnya di desa Mandrehe. Dengan ditemani Ir Nitema Gulo, MSi Wolfgang Aman meninjau beberapa desa di Nias awal tahun 2005.
(das geld ist als hilfe durch spendenaktionen der gemeinde wurmberg, land baden wuerttemberg, deutschland, fuer die niaskinder, deren schulung nicht mehr gewaehrleistet durch tsunami im jahre 2005 und nachfolgende erdbeben im maerz 2005 waren. Herr Amann, ein unternehmer, hat mit den Eltern der Kinder in Nias gesprochen und erlebte die Katastrophe durch die tsunami beben, die das leben in den doerfern suednias zerstoert haben. Mit Ir Nitema Gulo, ein Nias, der in der Provinzhauptstadt medan als dozent arbeitete, hat er einige doerfer, unter anderem dorf mandrehe anfang 2005 besichtigt)
Sesudah pulang ke desanya di Wurmberg,Wolfgang Amann mengajak masyarakat dan kepala desa, pemuka-pemuka gereja untuk mengadakan kegiatan pengumpulan dana untuk anak Nias korban tsunami yang telah dijumpainya. Kegiatan bazar, konser musik, pengumpulan dari perkumpulan pemuda gereja diadakan untuk mengumpulkan dana tersebut dan sekarang uang tersebut dikirimkan ke Siantar untuk dipergunakan untuk membantu biaya anak-anak Nias yang sekolah di Siantar. Pada kegiatan konser musik bulan Desember 2006 Dr. Sarmedi Purba dan Ny Gertrud diundang ke Wurrmberg, di mana Ibu Gertrud Purba memberikan informasi tentang penampungan anak-anak Nias oleh Yayasan BINA INSANI di Sianar.
(Zuruck in Wurmberg organisierte Wolfgang Amann mit dem Burgermeister der Gemeinde Wurmberg, mit der christlichen Gemeinde und Jugend spendenaktionen fuer niaskinder, opfer der tsunami beben, die er mit eigenen augen gesehen hat. Bazar, Posaunen-Konzerte, Spendensammlungen von der Jugend wurden veranstaltet. Und jetzt ist das geld da und und nach siantar geschickt. Bei einer konzertveranstaltung im dezember 2006 wurden Dr. med. Sarmedi Purba und sine Frau Gertrud eingeladen und dabei hat Frau Purba ueber das Kinderheim von der Stiftung BINA INSANI, die die Opfer der tsunami in nias aufnahm, berichtet).
Menurut Dr Sarmedi, bantuan pertama diterima dari Lions Club (LC) Kota Gelnhausen, Negara Bagian Hessen, Jerman dibawah pimpinan Prof. Dr Wolfgang Koenig, Dosen Fakultas Ekonomi Univrsitas Frankfurt pada tahun 2005. Herr Koenig sudah 3 kali mengunjungi anak-anak Nias itu di Siantar, terakhir pada 20 Desember yang lalu. Dengan bantuan dari LC Gelnhausen ini biaya 24 anak sekolah asal Nias itu sudah dapat ditutupi selama dua tahun. Bantuan lainnya diterima juga dari Masyarakat Indonesia Jerman Kota Eschborn (pimpinan Rusdin Sumbajak) dan kota Kiel (pimpinan Dr Kreikemeier yang pernah bekerja di Lampung pada tahun 50-an). Dan banyak lagi sumbangan-sumbangan pribadi dari Jerman dan Indonesia, khususnya dari masyarakat Nias di Medan dan Siantar.
(nach Dr Sarmedi kam die erste hilfe im jahre 2005 von Lions Club Gelnhausen in Hessen (President Prof. Dr. Wolfgang Koening, ein dozent der wirtschaftswissenschaftlichen fakultaet der uni frankfurt). Herr Koenig hat das Kinderheim schon drei mal besucht, zuletzt am 20. dezember 2006. Mit der hilfe aus Gelnhausen sind die Lebenskosten der 24 Niaskinder fuer 2 Jahe gewaehrleistet. Ausserdem gibt es noch Spenden von der Deutsch Indonesischen Geselschaft (DIG) Eschborn (Vorsitzender Rusdin Sumbajak) und DIG Schleswig Holsten in Kiel (Vorstand Dr.med. Kreikemeier, der in 50-ziger jahren in lampung auf der insel sumatra arbeitete). Privatspenden aus deutschland und Indonesien hat man auch fuer die niaskinder bekommen, besonders von den niassern in siantar und medan).
Semua hubungan dengan penyumbang dari Jerman ini dihubungkan oleh teman-teman sekolah di Jerman, seperti Rusdin Sumbajak dari Eschborn (dekat Frankfurt) dan dr Tammat Sitepu dari Kiel. Orang-orang Jerman sangat antusias dari langsung datang meninjau ke Indonesia. Yang utama bagi mereka, bantuan sampai langsung kepada penerima dan dapat dilaporkan langsung kepada penyumbang, kata Sarmedi.
“Alle kontakte mit deutschland wurden durch meine Freunde waehrend der Studienzeit in Deutschland zustandegekommen, wie rusdin sumbajak aus eschborn und tammat sitepu aus kiel. Die deutschen waren sehr interessiert und kamen sofort zur besichtigung nach indonesien. Wichtig ist nur, dass die hilfe direkt zu den empfaengern gegeben werden und die ergebnisse der aktionen auch direkt den spendern gegeben, sagte Sarmedi)
Rusdin Sumbajak juga mengumpulkan obat-obatan yang disumbangkan untuk korban gempa Nias dan Aceh waktu itu. Sumbangan obat-obatan dari Masyarakat Indonesia Jerman itu kami teruskan kepada PMI Pusat, kata Sarmedi, yang juga Ketua PMI Cabang Siantar Simalungun itu.
(rusdin sumbajak hat auch medikamente fuer die tsunamiopfer in nias und aceh gesammelt. Diese hilfe von DIG Eschborn haben wir an die haupftverwaltung des indonesischen roten kreuzes in jakarta weitergegeben, sagte dr purba, der auch als vorsitzender des roten kreuzes indonesien in siantar simalungun taetig ist.
Anak sekolah dari Nias Selatan itu tiap tahun dikirim pulang ke Nias pada libur Natal/Tahun Baru supaya mereka tidak kehilangan kontak pribadi dengan keluarga mereka. Mereka terdiri dari 4 perempuan dan 20 laki-laki yang mengunjungi sekolah di SD Katolik 3 orang, SMP Katolik 17 orang dan SMU Kampus Nommensen 4 orang.
(die schulkinder aus suednias werden jedes jahr in weihnachtsferien nach hause geschickt, damit sie mit ihren angehoerigen in verbindung bleiben. Sie bestehen aus 4 maedchen und 20 jungen, 3 kinder in der grundschule, 17 kinder in der mittleren schule dan 4 kinder in der oberschule).
Friday, December 29, 2006
IN MEMORIAM LESMAN PURBA
Jumat, 29 Desember 2006
IN MEMORIAM LESMAN PURBA
Oleh Sarmedi Purba
Mayor Polisi (Purnawirawan) Lesman Purba telah tiada. Pada hari Jumat sore, 26 Desember 2006, jam 18.15 Abang Lesman menghembuskan nafasnya terakhir pada umur 81 tahun , 3 bulan dan 7 hari meninggalkan isterinya Kak Jubaidah dan 10 orang anak (3 putra dan 7 putri) yang semuanya sudah berkeluarga.
Beberapa tahun terakhir ini Bang Lesman sekali sebulan datang ke rumah saya di Jalan Mesjid, Timbang Galung, Pematangsiantar, biasanya sebelum atau sesudah mengambil uang pensiunnya di Kantor Bendahara Negara Jalan Kartini, yang tidak jauh dari rumah kami. Kami ngobrol, tentang cerita lama, sejarah lama, kenangannya waktu di Raya sebelum Jepang datang, masa Jepang, waktu revolusi sosial. Begitu juga dia pernah cerita tentang pengalamannya di sekolah Polisi di Sukabumi (1950 – 1951), kemudian dikirim ke Kalimantan tahun 1951.
Walaupun dia lebih tua 14 tahun dari saya, rasa persaudaraan kami sangat kental sekali, cerita seperti teman sebaya, termasuk cerita tentang pribadinya, malah hal-hal yang sangat intim pun diceritakan. Karena itu saya ingin menggambarkan – dari sudut pandang saya – pribadi Lesman Purba sebagai manusia sosial yang dikenal oleh masyarakat Simalungun pada masanya. Mudah-mudahan masyarakat Simalungun akan mengenang Bang Lesman dan tidak melupakan sosok orang baik ini.
Lesman Purba sebagai politisi.
Dari cerita orang dan yang saya dengar dari „parbualan“ kami, Lesman Purba masuk Golkar sejak awal berdirinya Golkar (dengan nama Sekber Golkar) dari unsur Kekaryaan ABRI, di mana polisi termasuk di dalamnya.
Lesman Purba sudah diangkat menjadi anggota DPRD-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong) dari unsur ABRI pada tahun 1968, pada tahun-tahun permulaan pemerintahan Presiden Soeharto.
Menjelang Pemilu 1971, pemilihan umum pertama zaman orde baru, dia berusaha tanpa pamrih mengajak teman-temannya dari Simalungun memasuki dunia politik dengan tujuan agar mereka ikut menentukan arah pembangunan di Simalungun. Pada waktu itulah dia sebagai abang kami mendesak agar abang saya, Mansen Purba, SH, menjadi calon legislatif dari Golkar. „Waktu itu saya bilang sama Mansen agar dia tidak ragu-ragu, kita harus bermasyarakat“, katanya. Pada DPRD hasil Pemilu 1971, dia sendiri diangkat kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Simalungun dari Fraksi ABRI, unsur Kepolisian.
Lesman Purba dikenal sebagai orang yang jujur dan mempunyai analisa politik yang tajam. Karena itulah dia tetap di Golkar setelah pensiun dari Kepolisian, dan ditugaskan kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Simalungun masa bakti 1977-1982, dan pada Pemilu 1982, dia dicalonkan oleh Golkar dan terpilih, sehingga duduk di Dewan itu sampai tahun 1987.
Lesman selalu berpendapat bahwa pengangguran sebenarnya tidak harus ada di Sumatera ini kalau orang mau bekerja keras dan tidak bermalas-malas seperti yang sering kita lihat pada masyarakat kita. Banyak kerja, kalau kita mau, katanya. „Tetapi kalau sepanjang hari orang main catur di kedai tuak, bagaimana tidak jatuh miskin“, katanya.
Salah satu proyek yang saya ingat diperjuangkan oleh Lesman Purba adalah pembangunan Air Minum di Kecamatan Raya, yang sampai sekarang masih ada.
Lesman Purba sebagai sorang polisi.
Sebagai polisi di Siantar ini saya belum pernah menangkap orang, memproses penangkapan orang, katanya. Jadi apa gunanya jadi polisi? Rupanya Bang Lesman ini kerjanya lebih banyak mengurusi kesejahteraan anggota kepolisian, termasuk mengurus koperasi, mengurus beras dan lauk pauk anggota kepolisian Resort Simalungun.
Tapi dia pernah ikut menumpas pemberontakan DI/TII di Kalimantan dan untuk itulah dia dikirim ke sana. Sesudah tugas tersebut selesai (4 tahun di Kalimantan) Lesman minta dipindahkan ke Sumatera karena dia berasal dari sana. Permohonan itu terkabul dan dia ditempatkan selama 2 tahun di Kutaraja (sekarang Banda Aceh), dari tahun 1955 sampai 1957. Kemudaian dipindahkan lagi ke Labuhan Bilik, dimana dia bertugas selama 4 tahun sampai 1961. Perpindahan berikutnya adalah ke Dairi (Sidikalang) selama 2 tahun, baru diperbolehkan pindah ke kampungnya sendiri di Pematangsiantar pada tahun 1963, di mana dia pensiun dengan pangkat Mayor pada tahun 1980.
Manusia sosial.
Abang Lesman ini dalam hidupnya dia tak pernah diam. Dia selalu aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Sebagai polisi dia pernah ikut sebagai pengusaha kolam renang Siantar. Dia pernah membangun koperasi di Kecamatan Siopat Suhu Kota Siantar dan berhasil sebagai salah satu percontohan koperasi yang berkembang pada masanya. Kabarnya, karena koperasi ini banyak dicampuri pihak luar, termasuk aparat pemerintah, maka koperasi yang sudah terbangun itu lambat laun menjadi ambruk.
Sesudah pensiun dia berladang di Hapoltakan, Kecamatan Raya. Dibangunnya rumah di ladang itu. Kemudian dia membangun rumah makan RIAHDO di dekat Pekan Raya, yang sampai sekarang masih eksis, dilanjutkan oleh anaknya sendiri.
Pada awal sembilanpuluhan dia mendirikan Partumpuan Purba Sigumonrong, Boru pakon Panogolan di Siantar dan sekitarnya. Semua anak-anaknya diajaknya masuk kumpulan ini yang melaksanakan arisan sekali sebulan.
Pada tahun 60-an Lesman bersama saudara sepupunya Saridin dan Sudiman membuat kesepakatan (pati-patian) tentang SIGUMONRONG 19. Keunikan gagasan ini adalah bahwa mereka 19 bersaudra dari satu Kakek, Oppung Mariam Purba Sigumonrong, adalah satu keluarga yang disebut sisada hasuhuton. Artinya, walaupun mereka terdiri dari sepupu yang mempunyai 5 bapak dari 3 nenek perempuan yang berbeda (Kakek mereka, Mariam, mempunyai 3 isteri), mereka adalah sama-sama suhut atau tuan rumah pada upacara adat pada semua keluarga dan keturunan 19 orang bersaudara itu. Ini mempunyai implikasi bahwa kalau sesorang dari sepupu 19 mengawinkan anak, maka semua sanina-19 bertanggungjawab sebagai orang tua dan saudara, mereka tidak datang sebagai keluarga sibiak sanina tapi benar-benar sebagai tuan rumah, suhut bolon pada upacara adat itu.
Walaupun abang saya ini beragama Islam yang taat, dia tidak pernah melepaskan atau merenggangkan kekerabatannya dengan semua keluarganya yang kebanyakan beragama Kristen. Saya merasa bahwa perbedaan agama seperti yang kami alami tidak pantas menjadi perseteruan di tengah keluarga dan ini sering saya bawa sebagai contoh dalam kehidupan bermasyarakat di daerah ini.
Pernah sekali saya tanya, apakah dia masuk Islam karena kawin dengan isterinya yang beragama Islam. Tidak, katanya. Saya waktu pindah dari Jawa ke Kalimantan sudah masuk Islam dan saya tidak pernah masuk Kristen di Raya. Buktinya, ayah saya baru masuk Kristen sesudah saya kembali ke Siantar, katanya berapi-api.
Sebagai seorang Islam yang taat dan sudah menunaikan ibadah haji ke Mekkah pada tahun 1996, dia berpesan agar pada pemakamannya tidak usah pakai upacara adat Simalungun seperti pakai porsa (ikat kepala dengan kain putih sebagai penghormatan kepada orang yang sudah sayur matua), tidak usah mangiligi (menerima kedatangan sanak saudara sebagai penghormatan terakhir) dan lain sebagainya yang biasanya dilakukan pada upacara pemakaman di daerah adat Simalungun.
Namun Abang Lesman ini melakukan upacara adat Simalungun pada semua perkawinan anak-anaknya. Yang menarik, pada keluarga ini disediakan juga dayok nabinatur (ayam yang diatur sesuai bagian-bagiannya dari kepala, kaki sampai ekor, yang dipersembahkan sebagai makanan adat), tetapi tidak dengan campuran darah seperti biasanya di kampung, tetapi dengan bumbu khas Simalungun dan bisa dimakan oleh penganut agama Islam.
Abang Lesman menurut saya adalah sosok manusia yang diberkati Tuhan, pemurah dan selalu siap menolong. Semua adik-adiknya diurusnya, mulai dari urusan sekolah, mengawinkan dan mencari kerja. Bukan itu saja, dia hormat sekali kepada tondongnya, khususnya yang bermarga Saragih Garingging. Garingging adalah keluarga ibunda Lesman Purba, yang kebetulan adalah saudara perempuan Raja Tua Tuan Hapoltakan Saragih Garingging yang memerintah di Kerajaan Raya sejak Tuan Rondahaim wafat (1890) sampai tahun 1933.
Memang ibunda Lesman Purba meninggal pada masa evakuasi (mengungsi) pada pergolakan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ibunya jatuh sakit di barak pengungsi dan meninggal tahun 1947, masih sempat dilihat sepupunya Saridin Purba dan Jansen Saragih Garingging di Aman Raya waktu itu.
Mungkin karena itulah Lesman Purba menganggap sebagai kewajibannya mengurus semua urusan Saragih Garingging, mulai dari urusan perkawinan, mencari kerja, membantu dengan pemberian dana, mengurus tanah leluhur Garingging, dan banyak lagi urusan yang tidak dapat disebut satupersatu di sini.
Menurut kepercayaan lama suku Simalungun orang yang hormat kepada tondongnya akan mendapat pahala dan yang tidak melakukannya, tanamannya akan mati (melus suan-suananni = tananmmnya layu). Karena penghormatan Bang Lesman inilah kepada tondongnya maka rejekinya selalu baik dan terutama anak-anaknya berhasil dalam keluarga dan pekerjaannya. Anaknya sudah ada yang menjadi orang yang berada di Jakarta, ada yang sudah jadi Kepala Pabrik di PTPN, ada pula yang jadi pegawai PAM yang senior, pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta, dan banyak lagi hasil karya anak-anaknya sudah kelihatan pada masyarakat di Siantar Simalungun dan di Jakarta. Pokoknya tidak ada anaknya jadi preman atau pengangguran.
Saya mengajak kita semua mengenang Lesman Purba dan mempelajari dan mengingat jasa-jasa dan perbuatannya sebagai sosok yang patut dicontoh oleh generasi penerus.
Haji Lesman Purba
Sanina, Boru, Sikkuta pada acara pemberangkatan jenazah ke Mesjid Al Ikhlas
Bunga Papan dari Pimpinan DPRD Simalungun disamping Bunga Papan dari Bupati Simalungun Drs Zulkarnain Damanik MM dan DPD Golkar Kab Simalungun
Anak dan Isteri Lesman Purba
IN MEMORIAM LESMAN PURBA
Oleh Sarmedi Purba
Mayor Polisi (Purnawirawan) Lesman Purba telah tiada. Pada hari Jumat sore, 26 Desember 2006, jam 18.15 Abang Lesman menghembuskan nafasnya terakhir pada umur 81 tahun , 3 bulan dan 7 hari meninggalkan isterinya Kak Jubaidah dan 10 orang anak (3 putra dan 7 putri) yang semuanya sudah berkeluarga.
Beberapa tahun terakhir ini Bang Lesman sekali sebulan datang ke rumah saya di Jalan Mesjid, Timbang Galung, Pematangsiantar, biasanya sebelum atau sesudah mengambil uang pensiunnya di Kantor Bendahara Negara Jalan Kartini, yang tidak jauh dari rumah kami. Kami ngobrol, tentang cerita lama, sejarah lama, kenangannya waktu di Raya sebelum Jepang datang, masa Jepang, waktu revolusi sosial. Begitu juga dia pernah cerita tentang pengalamannya di sekolah Polisi di Sukabumi (1950 – 1951), kemudian dikirim ke Kalimantan tahun 1951.
Walaupun dia lebih tua 14 tahun dari saya, rasa persaudaraan kami sangat kental sekali, cerita seperti teman sebaya, termasuk cerita tentang pribadinya, malah hal-hal yang sangat intim pun diceritakan. Karena itu saya ingin menggambarkan – dari sudut pandang saya – pribadi Lesman Purba sebagai manusia sosial yang dikenal oleh masyarakat Simalungun pada masanya. Mudah-mudahan masyarakat Simalungun akan mengenang Bang Lesman dan tidak melupakan sosok orang baik ini.
Lesman Purba sebagai politisi.
Dari cerita orang dan yang saya dengar dari „parbualan“ kami, Lesman Purba masuk Golkar sejak awal berdirinya Golkar (dengan nama Sekber Golkar) dari unsur Kekaryaan ABRI, di mana polisi termasuk di dalamnya.
Lesman Purba sudah diangkat menjadi anggota DPRD-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong) dari unsur ABRI pada tahun 1968, pada tahun-tahun permulaan pemerintahan Presiden Soeharto.
Menjelang Pemilu 1971, pemilihan umum pertama zaman orde baru, dia berusaha tanpa pamrih mengajak teman-temannya dari Simalungun memasuki dunia politik dengan tujuan agar mereka ikut menentukan arah pembangunan di Simalungun. Pada waktu itulah dia sebagai abang kami mendesak agar abang saya, Mansen Purba, SH, menjadi calon legislatif dari Golkar. „Waktu itu saya bilang sama Mansen agar dia tidak ragu-ragu, kita harus bermasyarakat“, katanya. Pada DPRD hasil Pemilu 1971, dia sendiri diangkat kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Simalungun dari Fraksi ABRI, unsur Kepolisian.
Lesman Purba dikenal sebagai orang yang jujur dan mempunyai analisa politik yang tajam. Karena itulah dia tetap di Golkar setelah pensiun dari Kepolisian, dan ditugaskan kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Simalungun masa bakti 1977-1982, dan pada Pemilu 1982, dia dicalonkan oleh Golkar dan terpilih, sehingga duduk di Dewan itu sampai tahun 1987.
Lesman selalu berpendapat bahwa pengangguran sebenarnya tidak harus ada di Sumatera ini kalau orang mau bekerja keras dan tidak bermalas-malas seperti yang sering kita lihat pada masyarakat kita. Banyak kerja, kalau kita mau, katanya. „Tetapi kalau sepanjang hari orang main catur di kedai tuak, bagaimana tidak jatuh miskin“, katanya.
Salah satu proyek yang saya ingat diperjuangkan oleh Lesman Purba adalah pembangunan Air Minum di Kecamatan Raya, yang sampai sekarang masih ada.
Lesman Purba sebagai sorang polisi.
Sebagai polisi di Siantar ini saya belum pernah menangkap orang, memproses penangkapan orang, katanya. Jadi apa gunanya jadi polisi? Rupanya Bang Lesman ini kerjanya lebih banyak mengurusi kesejahteraan anggota kepolisian, termasuk mengurus koperasi, mengurus beras dan lauk pauk anggota kepolisian Resort Simalungun.
Tapi dia pernah ikut menumpas pemberontakan DI/TII di Kalimantan dan untuk itulah dia dikirim ke sana. Sesudah tugas tersebut selesai (4 tahun di Kalimantan) Lesman minta dipindahkan ke Sumatera karena dia berasal dari sana. Permohonan itu terkabul dan dia ditempatkan selama 2 tahun di Kutaraja (sekarang Banda Aceh), dari tahun 1955 sampai 1957. Kemudaian dipindahkan lagi ke Labuhan Bilik, dimana dia bertugas selama 4 tahun sampai 1961. Perpindahan berikutnya adalah ke Dairi (Sidikalang) selama 2 tahun, baru diperbolehkan pindah ke kampungnya sendiri di Pematangsiantar pada tahun 1963, di mana dia pensiun dengan pangkat Mayor pada tahun 1980.
Manusia sosial.
Abang Lesman ini dalam hidupnya dia tak pernah diam. Dia selalu aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Sebagai polisi dia pernah ikut sebagai pengusaha kolam renang Siantar. Dia pernah membangun koperasi di Kecamatan Siopat Suhu Kota Siantar dan berhasil sebagai salah satu percontohan koperasi yang berkembang pada masanya. Kabarnya, karena koperasi ini banyak dicampuri pihak luar, termasuk aparat pemerintah, maka koperasi yang sudah terbangun itu lambat laun menjadi ambruk.
Sesudah pensiun dia berladang di Hapoltakan, Kecamatan Raya. Dibangunnya rumah di ladang itu. Kemudian dia membangun rumah makan RIAHDO di dekat Pekan Raya, yang sampai sekarang masih eksis, dilanjutkan oleh anaknya sendiri.
Pada awal sembilanpuluhan dia mendirikan Partumpuan Purba Sigumonrong, Boru pakon Panogolan di Siantar dan sekitarnya. Semua anak-anaknya diajaknya masuk kumpulan ini yang melaksanakan arisan sekali sebulan.
Pada tahun 60-an Lesman bersama saudara sepupunya Saridin dan Sudiman membuat kesepakatan (pati-patian) tentang SIGUMONRONG 19. Keunikan gagasan ini adalah bahwa mereka 19 bersaudra dari satu Kakek, Oppung Mariam Purba Sigumonrong, adalah satu keluarga yang disebut sisada hasuhuton. Artinya, walaupun mereka terdiri dari sepupu yang mempunyai 5 bapak dari 3 nenek perempuan yang berbeda (Kakek mereka, Mariam, mempunyai 3 isteri), mereka adalah sama-sama suhut atau tuan rumah pada upacara adat pada semua keluarga dan keturunan 19 orang bersaudara itu. Ini mempunyai implikasi bahwa kalau sesorang dari sepupu 19 mengawinkan anak, maka semua sanina-19 bertanggungjawab sebagai orang tua dan saudara, mereka tidak datang sebagai keluarga sibiak sanina tapi benar-benar sebagai tuan rumah, suhut bolon pada upacara adat itu.
Walaupun abang saya ini beragama Islam yang taat, dia tidak pernah melepaskan atau merenggangkan kekerabatannya dengan semua keluarganya yang kebanyakan beragama Kristen. Saya merasa bahwa perbedaan agama seperti yang kami alami tidak pantas menjadi perseteruan di tengah keluarga dan ini sering saya bawa sebagai contoh dalam kehidupan bermasyarakat di daerah ini.
Pernah sekali saya tanya, apakah dia masuk Islam karena kawin dengan isterinya yang beragama Islam. Tidak, katanya. Saya waktu pindah dari Jawa ke Kalimantan sudah masuk Islam dan saya tidak pernah masuk Kristen di Raya. Buktinya, ayah saya baru masuk Kristen sesudah saya kembali ke Siantar, katanya berapi-api.
Sebagai seorang Islam yang taat dan sudah menunaikan ibadah haji ke Mekkah pada tahun 1996, dia berpesan agar pada pemakamannya tidak usah pakai upacara adat Simalungun seperti pakai porsa (ikat kepala dengan kain putih sebagai penghormatan kepada orang yang sudah sayur matua), tidak usah mangiligi (menerima kedatangan sanak saudara sebagai penghormatan terakhir) dan lain sebagainya yang biasanya dilakukan pada upacara pemakaman di daerah adat Simalungun.
Namun Abang Lesman ini melakukan upacara adat Simalungun pada semua perkawinan anak-anaknya. Yang menarik, pada keluarga ini disediakan juga dayok nabinatur (ayam yang diatur sesuai bagian-bagiannya dari kepala, kaki sampai ekor, yang dipersembahkan sebagai makanan adat), tetapi tidak dengan campuran darah seperti biasanya di kampung, tetapi dengan bumbu khas Simalungun dan bisa dimakan oleh penganut agama Islam.
Abang Lesman menurut saya adalah sosok manusia yang diberkati Tuhan, pemurah dan selalu siap menolong. Semua adik-adiknya diurusnya, mulai dari urusan sekolah, mengawinkan dan mencari kerja. Bukan itu saja, dia hormat sekali kepada tondongnya, khususnya yang bermarga Saragih Garingging. Garingging adalah keluarga ibunda Lesman Purba, yang kebetulan adalah saudara perempuan Raja Tua Tuan Hapoltakan Saragih Garingging yang memerintah di Kerajaan Raya sejak Tuan Rondahaim wafat (1890) sampai tahun 1933.
Memang ibunda Lesman Purba meninggal pada masa evakuasi (mengungsi) pada pergolakan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ibunya jatuh sakit di barak pengungsi dan meninggal tahun 1947, masih sempat dilihat sepupunya Saridin Purba dan Jansen Saragih Garingging di Aman Raya waktu itu.
Mungkin karena itulah Lesman Purba menganggap sebagai kewajibannya mengurus semua urusan Saragih Garingging, mulai dari urusan perkawinan, mencari kerja, membantu dengan pemberian dana, mengurus tanah leluhur Garingging, dan banyak lagi urusan yang tidak dapat disebut satupersatu di sini.
Menurut kepercayaan lama suku Simalungun orang yang hormat kepada tondongnya akan mendapat pahala dan yang tidak melakukannya, tanamannya akan mati (melus suan-suananni = tananmmnya layu). Karena penghormatan Bang Lesman inilah kepada tondongnya maka rejekinya selalu baik dan terutama anak-anaknya berhasil dalam keluarga dan pekerjaannya. Anaknya sudah ada yang menjadi orang yang berada di Jakarta, ada yang sudah jadi Kepala Pabrik di PTPN, ada pula yang jadi pegawai PAM yang senior, pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta, dan banyak lagi hasil karya anak-anaknya sudah kelihatan pada masyarakat di Siantar Simalungun dan di Jakarta. Pokoknya tidak ada anaknya jadi preman atau pengangguran.
Saya mengajak kita semua mengenang Lesman Purba dan mempelajari dan mengingat jasa-jasa dan perbuatannya sebagai sosok yang patut dicontoh oleh generasi penerus.
Haji Lesman Purba
Sanina, Boru, Sikkuta pada acara pemberangkatan jenazah ke Mesjid Al Ikhlas
Bunga Papan dari Pimpinan DPRD Simalungun disamping Bunga Papan dari Bupati Simalungun Drs Zulkarnain Damanik MM dan DPD Golkar Kab Simalungun
Anak dan Isteri Lesman Purba
Tuesday, December 26, 2006
Wah, Masih ada orang dipasung di Samosir - sejak 21 Tahun
Sungguh luar biasa. Walaupun kedokteran modern telah lama masuk Indonesia yang sudah 61 tahun merdeka, masih ada orang yang dipasung di negeri ini.
Ini cerita dari dr Regina Tatiana Purba, yang sedang bertugas dengan 3 orang temannya dokter spesialis di Samosir (dr. Hervita Diatri, SpKJ/Kes. Jiwa, dr. Ramzi, Sp An/Anestesi dan dr. Theresia Santi, SpA/Anak):
Dua puluh satu tahun dipasung, akhirnya bebas
Setelah 1 bulan 3 minggu kami di sini, dr. Hervita Diatri SpKJ ( Kedokteran Jiwa ) menyusul kami untuk bertugas di Samosir. Vita datang dengan membawa anaknya Hagai dan mbaknya Hagai, Rini. Vita yang orang jawa ( tapi nga gabe boru Sinaga ) adalah Nyonya Situmorang. Biasanya kalau orang di rumah sakit bertanya kepadanya dia boru apa, dengan halus dan berlogat jawa dia menjawab.. boru Sinaga… hehe.. orang-orang bingung.. boru Sinaga kok Jawanya kental banget…
Perkerjaan Vita di rumah sakit tidak dimulai dengan menunggu pasien datang. Setelah mendapat informasi bahwa tak jauh dari rumah sakit ada sebuah Panti yang dikelola oleh geraja Betel, dia langsung menjemput bola. Panti tersebut bernama Panti Sadar, mengelola 45 orang yang diduga memiliki gangguan jiwa. Karena keterbatasan dana mereka tidak menggunakan obat untuk pasien-pasiennya, tetapi menggunakan terapi doa. Setelah Vita datang dia mulai memeriksa satu persatu pasien-pasien tersebut dan mulai memberikan obat ( ada banyak obat gratis yang di bawa Vita dari Jakarta ). Selanjutnya Vita melaporkan Panti ini ke Dinas Kesehatan, dan orang-orang Dinas berjanji akan membantu penyediaan dana untuk mendukung Panti tersebut dan untuk pemberian obat selanjutnya.
Tiga hari yang lalu Vita mendapat informasi dari seorang dokter umum, yang tugasnya berkeliling dari desa ke desa untuk mengobati orang sakit, bahwa di sebuah desa di kecamatan Nainggolan ( 1 jam dari Pangururan ) ada seorang Bapak yang berusia 56 tahun yang telah dipasung kedua kakinya oleh keluarganya. Bapak tersebut diletakkan di dalam sebuah ruangan yang kelihatannya seperti kandang, seluruh aktivitasnya dari mulai makan hingga buang air dikerjakan di dalam tempat itu. Yang juga menyedihkan kedua tungkai bawah bapak ini sudah mengecil ( atrofi ) setelah 21 tahun tidak digunakan. Vita melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan, pemerintahan desa setempat hingga muspika. Keluarga pasien juga telah didekati oleh dokter umum tersebut dan mereka setuju untuk menyerahkan pasien untuk diobati.
Vita pun berangkat ke desa tersebut ditemani oleh orang-orang dinas kesehatan dan perawat. Sesampainya di sana mereka disambut oleh keluarga, masyarakat setempat, kepala desa dan muspika. Setelah melakukan pemeriksaan dan memberikan obat, tibalah saatnya untuk melepaskan pasung. Dengan menggunakan gergaji yang cukup besar pasung pun terlepas. Pak Sakiel yang telah dipasung selama 21 tahun langsung berteriak mengucapkan doanya keras-keras dalam bahasa Batak. Dia menundukkan kepala dan terus berdoa hingga cukup lama. Setelah itu pak Sakiel lalu dimandikan, sikat gigi dan cukuran serta dipakaikan baju yang bersih. Lalu beliau dibawa ke RSU dr. Hadrianus Sinaga di Pangururan. Sore hari, setelah beristirahat, pak Sakiel berusaha turun dari tempat tidur dan berjalan, tapi tidak bisa dan beliau terjatuh. Kaki yang sudah sekian lama tidak digunakan sudah tidak berfungsi lagi, sehingga bukan saja dia harus berobat karena kondisi kejiwaannya tapi juga harus mengatasi kelumpuhannya.
Kondisi ini memang sangat mengerikan, di zaman seperti sekarang ternyata masih ada orang yang dipasung karena penyakitnya. Padahal obat-obat canggih untuk penyakit jiwa sudah banyak ditemukan. Dan apakah tidak ada hukum yang melindungi orang-orang ini sehingga keluarganya merasa berhak untuk memasungnya selama 21 tahun? Dengan pengobatan yang benar seharusnya mereka tetap bisa berfungsi dan diterima ditengah-tengah masyarakat.
December 25, 2006
Sunday, December 24, 2006
XMAS AT HOME
Natal 2006 di Jalan Mesjid 41 dengan:
XMas 2006 at home:
Martua, Tati, Rosa dan Clara
Vita (Ny. Herbert Situmorang) dan Hagai
Thursday, December 14, 2006
Wednesday, December 13, 2006
Fotobericht der Niaskinder *Berita Foto Asrama Anak Nias
Bericht ueber die Kinder von Nias
Stand 13 Dezember 2006
Berichtserstatter: Frau Gertrud Poerba
24 Kinder aus Nias, deren Eltern und Verwandten ihre Habe und zum Teil ihr Leben verloren haben, durch die Tsunami Katastrophe an Weihanachten 2004 und das nachfolgende schwere Erdbeben im Maerz 2005, gehen seit Mai 2005 hier in Siantar zur Schule.
Spender dieses Projektets ist zur Zeit der Lionsfoerderverein Gelnhausen: unsere Kinder sind 11-18 Jahre alt; zum Abschluss des Schuljahres im Juni 2006 haben alle Kinder das Klassenziel erreicht. Einer unserer Mitschueler hatte das beste Zeugnis seiner Klasse bekommen koennen.
Die Schulferien verbrachten die Kinder zusammen mit der Heimleitung auf der Insel Samosir am Tobasee, etwa 50 km suedwestlich von Siantar.
Im Juli begann das Schuljahr und wie wir mit grosser Freude bemerkt haben, kommen unsere Kinder in der Schule gut zurecht. 11 unsere Mittelschueler und 3 Oberschueler bereiten sich nachmittags auf die nationale Abschlusspruefung der Mittel- bzw Oberschule vor, die in April 2007 stattfinden wird.
Auch diesmal werden unsere Kinder Weihnachten und Neujahr bei ihren Verwandten auf Nias verbringen, damit die Kinder ihre Kontakte mit den noch ueberlebenden Verwandten nicht verlieren.
Am 20. Dezember veranstalten die Kinder und ihre Heimleitung eine Weihnachtsfeier, diesmal zusammen mit den Weisenkindern der Christilichen Batakkirche, bevor sie dann am 23. Dezember nach Nias abreisen.
Am 6 Januar kommen die Kinder wieder zurueck nach Siantar, um weiter zur Schule zu gehen.
------------------------------
TAGESABLAUF DER KINDER AUS NIAS
Der Tagesablauf unserer Kinder waehrend der Woche mag fuer deutsche Verhaeltnisse ziemlich spartanisch sein.
Diana Gulo, eines unserer Maedchen, die die 2. Klasse Mittelschule besucht, berichtet wie folgt:
Wir stehen jeden Morgen um 5 Uhr auf, waschen unsere Kleider vom Tag zuvor, machen unsere Betten und saubern das Haus. Jungen und Maedchen arbeiten zusammen, jeder hat seine Pflichten, die erledigt werden muessen.
Nachdem wir geduscht und angezogen sind, findet eine kurze Morgenandacht statt und wir alle fruehstuecken zusammen. Um 7.15 gehen wir alle zur Schule.
Um 14.00 Uhr ist der Unterricht zu Ende und wir essen um 14.30 gemeinsam zu Mittag. Nach einer Ruhepause haben etwa 14 von uns am Nachmittag Zusatzunterricht in der Schule, um sich auf die nationale Abschlusspruefung der Mittelschule bzw der Oberschule, die im April 2007 statfinden wird, vorzubereiten.
Um 7 Uhr abends ist ein gemeinsames Abendessen. Anschliessend findet eine kurze Abendandacht stat. Danach machen wir Schularbeiten. Um 10 Uhr gehen wir alle schlafen.
Natola Gulo, einer unserer Jungen, der die dritte Klasse Oberschule besucht, fuegt in seinem Bericht noch folgendes hinzu:
Nachdem in den letzten Monaten oft der elektrische Strom ausfiel, haben wir einen Generator bekommen, den ich zusammen mit meinem Schulfreund warte. Wir kuemmern uns um das Benzin fuer den Generator und schalten ihn abends an, damit wir alle Schularbeiten machen koennen und es nicht so dunkel ist, wenn die juengeren Kinder schlafen gehen, weil sie sich sonst fuerchten.
Am Sonntag morgen gehen wir um 8 Uhr gemeinsam in die Kirche, danach haben wir alle frei.
Viele von uns haben Schulfreunde, die in Siantar wohnen; sie kommen uns besuchen oder wir sind bei ihnen zu Hause eingeladen. Oft machen wir zusammen ein Picknick in der Umgebung von Siantar, manchmal spielen wir zusammen Fussball oder wenn schlechtes Wetter ist, sehen wir uns einen Film im Fernsehen an.
Seit wir in Siantar in die Schule gehen, haben wir viele gute Erfahrungen gemacht mit unseren Mitschuelern und Lehrern. Wir wohnen gerne in unserem Haus und haben im Garten schon etwas Mais angepflanzt.
Jeden von uns bekommt im Monat Rp 30.000 Taschengeld. Vielen, vielen Dank unseren Spendern.
Die Niaskinder freuen sich ueber die Brochure aus Deutschland
Man interessiert sich, was man in Deutschland ueber die Niaskinder schreiben
So sieht ein Zimmer der Maedchen aus
Und das Zimmer der Jungs sind turbulenter
Gemeinsames Essen waehrend des Besuches von Prof. Wolfgang Koenig am 20.11.2006
Lachende Kinder mit Dr Sarmedi Purba und der Heimleiterin, Diakonissin Hella Siringoringo
Stand 13 Dezember 2006
Berichtserstatter: Frau Gertrud Poerba
24 Kinder aus Nias, deren Eltern und Verwandten ihre Habe und zum Teil ihr Leben verloren haben, durch die Tsunami Katastrophe an Weihanachten 2004 und das nachfolgende schwere Erdbeben im Maerz 2005, gehen seit Mai 2005 hier in Siantar zur Schule.
Spender dieses Projektets ist zur Zeit der Lionsfoerderverein Gelnhausen: unsere Kinder sind 11-18 Jahre alt; zum Abschluss des Schuljahres im Juni 2006 haben alle Kinder das Klassenziel erreicht. Einer unserer Mitschueler hatte das beste Zeugnis seiner Klasse bekommen koennen.
Die Schulferien verbrachten die Kinder zusammen mit der Heimleitung auf der Insel Samosir am Tobasee, etwa 50 km suedwestlich von Siantar.
Im Juli begann das Schuljahr und wie wir mit grosser Freude bemerkt haben, kommen unsere Kinder in der Schule gut zurecht. 11 unsere Mittelschueler und 3 Oberschueler bereiten sich nachmittags auf die nationale Abschlusspruefung der Mittel- bzw Oberschule vor, die in April 2007 stattfinden wird.
Auch diesmal werden unsere Kinder Weihnachten und Neujahr bei ihren Verwandten auf Nias verbringen, damit die Kinder ihre Kontakte mit den noch ueberlebenden Verwandten nicht verlieren.
Am 20. Dezember veranstalten die Kinder und ihre Heimleitung eine Weihnachtsfeier, diesmal zusammen mit den Weisenkindern der Christilichen Batakkirche, bevor sie dann am 23. Dezember nach Nias abreisen.
Am 6 Januar kommen die Kinder wieder zurueck nach Siantar, um weiter zur Schule zu gehen.
------------------------------
TAGESABLAUF DER KINDER AUS NIAS
Der Tagesablauf unserer Kinder waehrend der Woche mag fuer deutsche Verhaeltnisse ziemlich spartanisch sein.
Diana Gulo, eines unserer Maedchen, die die 2. Klasse Mittelschule besucht, berichtet wie folgt:
Wir stehen jeden Morgen um 5 Uhr auf, waschen unsere Kleider vom Tag zuvor, machen unsere Betten und saubern das Haus. Jungen und Maedchen arbeiten zusammen, jeder hat seine Pflichten, die erledigt werden muessen.
Nachdem wir geduscht und angezogen sind, findet eine kurze Morgenandacht statt und wir alle fruehstuecken zusammen. Um 7.15 gehen wir alle zur Schule.
Um 14.00 Uhr ist der Unterricht zu Ende und wir essen um 14.30 gemeinsam zu Mittag. Nach einer Ruhepause haben etwa 14 von uns am Nachmittag Zusatzunterricht in der Schule, um sich auf die nationale Abschlusspruefung der Mittelschule bzw der Oberschule, die im April 2007 statfinden wird, vorzubereiten.
Um 7 Uhr abends ist ein gemeinsames Abendessen. Anschliessend findet eine kurze Abendandacht stat. Danach machen wir Schularbeiten. Um 10 Uhr gehen wir alle schlafen.
Natola Gulo, einer unserer Jungen, der die dritte Klasse Oberschule besucht, fuegt in seinem Bericht noch folgendes hinzu:
Nachdem in den letzten Monaten oft der elektrische Strom ausfiel, haben wir einen Generator bekommen, den ich zusammen mit meinem Schulfreund warte. Wir kuemmern uns um das Benzin fuer den Generator und schalten ihn abends an, damit wir alle Schularbeiten machen koennen und es nicht so dunkel ist, wenn die juengeren Kinder schlafen gehen, weil sie sich sonst fuerchten.
Am Sonntag morgen gehen wir um 8 Uhr gemeinsam in die Kirche, danach haben wir alle frei.
Viele von uns haben Schulfreunde, die in Siantar wohnen; sie kommen uns besuchen oder wir sind bei ihnen zu Hause eingeladen. Oft machen wir zusammen ein Picknick in der Umgebung von Siantar, manchmal spielen wir zusammen Fussball oder wenn schlechtes Wetter ist, sehen wir uns einen Film im Fernsehen an.
Seit wir in Siantar in die Schule gehen, haben wir viele gute Erfahrungen gemacht mit unseren Mitschuelern und Lehrern. Wir wohnen gerne in unserem Haus und haben im Garten schon etwas Mais angepflanzt.
Jeden von uns bekommt im Monat Rp 30.000 Taschengeld. Vielen, vielen Dank unseren Spendern.
Die Niaskinder freuen sich ueber die Brochure aus Deutschland
Man interessiert sich, was man in Deutschland ueber die Niaskinder schreiben
So sieht ein Zimmer der Maedchen aus
Und das Zimmer der Jungs sind turbulenter
Gemeinsames Essen waehrend des Besuches von Prof. Wolfgang Koenig am 20.11.2006
Lachende Kinder mit Dr Sarmedi Purba und der Heimleiterin, Diakonissin Hella Siringoringo
Tuesday, December 12, 2006
Breaking News: Sarmedi Purba Gabung ke Partai Demokrat
Breaking News: Sarmedi Purba Gabung ke Partai Demokrat.
Sarmedi Purba yang selama ini dikenal sebagai Koordinator Daerah Pemilihan (KDP) Sumut 3 dari Partai Buruh telah maasuk Partai Demokrat dan turut dilantik sebagai Ketua Dewan Pakar DPC Partai Demokrat Kabupaten Simalungun oleh Bapak Budi Utomo di Gedung Olah Raga Pematangsiantar, 12 Desember 2006 yang lalu, bersama anggota DPC Partai Demokrat lainnya, dipimpin ketuanya John Huga Silalahi.
Sarmedi yang juga Ketua PIKI Siantar Simalungun bercita-cita untuk memperjuangkan pembentukan daerah otonomi baru di Sumatera Utara dan khususnya Simalungun, dengan kawan-kawannya seperjuangan yang sama-sama bergabung dalam Partai Demokrat. “Teman-teman saya sudah sepakat, kita mengupayakan percepatan pembangunan dengan mendekatkan kepala daerah dengan rakyat yang salah satu cara adalah dengan “pemekaran daerah” seperti pembentukan daerah otonomi Tapanuli yang sudah diambang pintu, Kabupaten Batubara yang baru disahkan DPR.“
“Kita mau perjuangkan agar agar daerah otonomi baru juga di Kabupaten Simalungun, misalnya Kabupaten Simalungun Hataran yang sudah lama diperjuangkan oleh tokoh-tokoh politik di daerah ini. Nanti ibukota kabupaten baru ini adalah Perdagangan. Dengan demikian kota Perdagangan akan lebih cepat berkembang sebagai ibukota kabupaten, sama dengan percepatan pembangunan Pematang Raya sebagai ibukota Kabupaten Simalungun yang sudah disahkan oleh Pemerintah Pusat”, kata Sarmedi yang sehari-hari bekerja sebagai dokter spesialis kandungan di RS Vita Insani Pematangsiantar.
Dokter lulusan Jerman ini mempunyai visi politik agar jalan-jalan ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Simalungun diperbaiki lebih cepat dan kalau perlu dibangun baru seperti dari Kecamatan Raya ke Kecamatan Raya Kahean, dan Kecamatan Silou Kahean. “Bagaimana rakyat bisa makmur kalau sarana jalan saja tidak bisa dibangun walaupun sudah 61 tahun Indonesia Merdeka”, kata Sarmedi.
Pada 12 Desember 2006 Sarmedi sudah pamit dari Ketua Umum Partai Buruh (PB) Muchtar Pakpahan dan Ketua DPC PB Kab. Simalungun Pasu Malau. “Mereka sudah melepas saya dengan mengucapkan selamat berjuang dan selamat jalan“, katanya.
HARIAN SIB:
Dr Sarmedi Purba SpOg, Pamit dari DR Muktar Pakpahan Pindah ke Partai Demokrat
Written by Redaksi
Dec 14, 2006 at 08:14 AM
Pematangsiantar (SIB)
Dr Sarmedi Purba SpOg, yang selama ini dikenal sebagai ketua DPC PIKI (Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia) Siantar-Simalungun dan......
sebagai kordinator daerah pemilihan (KDP) Sumut 3 Partai Buruh, sejak 12 Desember 2006 pindah dan sekaligus dilantik sebagai ketua dewan pakar DPC Partai Demokrat Simalungun pimpinan Ir Jhon Hugo Silalahi MM oleh Ketua Umum Partai Demokrat Budi Utomo di GOR Siantar.
Ada beberapa agenda politik yang harus terus diperjuangkan, di antaranya pembentukan daerah otonomi, baik itu Propinsi maupun kabupaten/kota, maka menjadikan agenda itu terwujud haruslah dengan partai yang kuat dan visi yang jelas. ”Teman-teman saya sudah sepakat, kita mengupayakan percepatan pembangunan dengan mendekatkan kepala daerah dengan rakyat, yang salah satunya dengan Pemekaran daerah,” katanya.
Propinsi Tapanuli yang sudah di ambang pintu adalah keinginan rakyat dan harus jadi, meski saya tahu perjuangan itu cukup berat, tapi dengan figur seorang tokoh masyarakat seperti DR GM Panggabean dengan Tim serta kawan-kawannya, segala rintangan dilalui dengan bijak. Perjuangan menjadikan Propinsi Tapanuli ini patut didukung semua pihak, karena tujuannya untuk mendekatkan segala urusan dekat dengan rakyat. Demikian juga Kabupaten Batubara telah jadi, kini perjuangan “Kabupaten Simalungun Hataran” masih tersendat-sendat dan ini pun harus dipacu, kata Sarmedi Purba, Dokter lulusan Jerman ini kepada SIB, Rabu (13/12).
Visi politiknya di Simalungun tentu membangun infrastruktur yang kini sarana jalan transportasi banyak yang rusak harus diperbaiki dan pembukaan jalan baru agar hasil bumi mempunyai nilai jual yang tinggi. Tentang hengkangnya dari Partai Buruh bukan karena ada konflik, tapi dengan baik-baik sudah pamit dari ketua umum Partai Buruh DR Muktar Pakpahan SH MH serta dari ketua DPC Partai Buruh Simalungun, Pasu Malau SH. (E5/h)
Sarmedi Purba yang selama ini dikenal sebagai Koordinator Daerah Pemilihan (KDP) Sumut 3 dari Partai Buruh telah maasuk Partai Demokrat dan turut dilantik sebagai Ketua Dewan Pakar DPC Partai Demokrat Kabupaten Simalungun oleh Bapak Budi Utomo di Gedung Olah Raga Pematangsiantar, 12 Desember 2006 yang lalu, bersama anggota DPC Partai Demokrat lainnya, dipimpin ketuanya John Huga Silalahi.
Sarmedi yang juga Ketua PIKI Siantar Simalungun bercita-cita untuk memperjuangkan pembentukan daerah otonomi baru di Sumatera Utara dan khususnya Simalungun, dengan kawan-kawannya seperjuangan yang sama-sama bergabung dalam Partai Demokrat. “Teman-teman saya sudah sepakat, kita mengupayakan percepatan pembangunan dengan mendekatkan kepala daerah dengan rakyat yang salah satu cara adalah dengan “pemekaran daerah” seperti pembentukan daerah otonomi Tapanuli yang sudah diambang pintu, Kabupaten Batubara yang baru disahkan DPR.“
“Kita mau perjuangkan agar agar daerah otonomi baru juga di Kabupaten Simalungun, misalnya Kabupaten Simalungun Hataran yang sudah lama diperjuangkan oleh tokoh-tokoh politik di daerah ini. Nanti ibukota kabupaten baru ini adalah Perdagangan. Dengan demikian kota Perdagangan akan lebih cepat berkembang sebagai ibukota kabupaten, sama dengan percepatan pembangunan Pematang Raya sebagai ibukota Kabupaten Simalungun yang sudah disahkan oleh Pemerintah Pusat”, kata Sarmedi yang sehari-hari bekerja sebagai dokter spesialis kandungan di RS Vita Insani Pematangsiantar.
Dokter lulusan Jerman ini mempunyai visi politik agar jalan-jalan ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Simalungun diperbaiki lebih cepat dan kalau perlu dibangun baru seperti dari Kecamatan Raya ke Kecamatan Raya Kahean, dan Kecamatan Silou Kahean. “Bagaimana rakyat bisa makmur kalau sarana jalan saja tidak bisa dibangun walaupun sudah 61 tahun Indonesia Merdeka”, kata Sarmedi.
Pada 12 Desember 2006 Sarmedi sudah pamit dari Ketua Umum Partai Buruh (PB) Muchtar Pakpahan dan Ketua DPC PB Kab. Simalungun Pasu Malau. “Mereka sudah melepas saya dengan mengucapkan selamat berjuang dan selamat jalan“, katanya.
HARIAN SIB:
Dr Sarmedi Purba SpOg, Pamit dari DR Muktar Pakpahan Pindah ke Partai Demokrat
Written by Redaksi
Dec 14, 2006 at 08:14 AM
Pematangsiantar (SIB)
Dr Sarmedi Purba SpOg, yang selama ini dikenal sebagai ketua DPC PIKI (Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia) Siantar-Simalungun dan......
sebagai kordinator daerah pemilihan (KDP) Sumut 3 Partai Buruh, sejak 12 Desember 2006 pindah dan sekaligus dilantik sebagai ketua dewan pakar DPC Partai Demokrat Simalungun pimpinan Ir Jhon Hugo Silalahi MM oleh Ketua Umum Partai Demokrat Budi Utomo di GOR Siantar.
Ada beberapa agenda politik yang harus terus diperjuangkan, di antaranya pembentukan daerah otonomi, baik itu Propinsi maupun kabupaten/kota, maka menjadikan agenda itu terwujud haruslah dengan partai yang kuat dan visi yang jelas. ”Teman-teman saya sudah sepakat, kita mengupayakan percepatan pembangunan dengan mendekatkan kepala daerah dengan rakyat, yang salah satunya dengan Pemekaran daerah,” katanya.
Propinsi Tapanuli yang sudah di ambang pintu adalah keinginan rakyat dan harus jadi, meski saya tahu perjuangan itu cukup berat, tapi dengan figur seorang tokoh masyarakat seperti DR GM Panggabean dengan Tim serta kawan-kawannya, segala rintangan dilalui dengan bijak. Perjuangan menjadikan Propinsi Tapanuli ini patut didukung semua pihak, karena tujuannya untuk mendekatkan segala urusan dekat dengan rakyat. Demikian juga Kabupaten Batubara telah jadi, kini perjuangan “Kabupaten Simalungun Hataran” masih tersendat-sendat dan ini pun harus dipacu, kata Sarmedi Purba, Dokter lulusan Jerman ini kepada SIB, Rabu (13/12).
Visi politiknya di Simalungun tentu membangun infrastruktur yang kini sarana jalan transportasi banyak yang rusak harus diperbaiki dan pembukaan jalan baru agar hasil bumi mempunyai nilai jual yang tinggi. Tentang hengkangnya dari Partai Buruh bukan karena ada konflik, tapi dengan baik-baik sudah pamit dari ketua umum Partai Buruh DR Muktar Pakpahan SH MH serta dari ketua DPC Partai Buruh Simalungun, Pasu Malau SH. (E5/h)
Saturday, December 09, 2006
DISKUSI PUBLIK TENTANG POLIGAMI DI INDONESIA
DISKUSI PUBLIK TENTANG POLIGAMI DI INDONESIA
Pendapat Sarmedi Purba
Masalah Poligami bukan masalah agama saja, tetapi masalah sosial, ekonomi dan politik bangsa Indonesia, khususnya masalah HAM perempuan.
Masalah poligami tidak pantas dicoret dari agenda sosial politik nasional karena menyangkut hak azasi perempuan. Alasan masih banyak masalah lain yang lebih penting dan belum terselesaikan di Indonesia dan keterpurukan Indonesia sekarang, tidak dapat diterima untuk menyetop diskusi pro kontra poligami di Indonesia. Karena salah satu sebab keterpurukan Indonesia adalah diskriminasi kelompok marjinal di daerah miskin dan didalamnya termasuk kaum perempuan. Bagaimana Indonesia bisa berhasil dalam pembangunan fisik dan spiritual kalau separuh warganya sebagai jenis kelamin perempuan tidak mempunyai hak yang sama seperti warga lainnya.
Dari segi kesehatan saja poligami tidak memberikan keadilan. Kalau seorang isteri sakit kelamin maka isteri lainnya juga dipaksa untuk mengidap penyakit yang sama. Belum lagi masalah kesehatan jiwa isteri yang cemburu dalam hal ekonomi, sosial dan sex. Kalau kita perpanjang lagi dalam masalah Keluarga Berencana, sangatlah kontrdiktif sekali. Karena kalau seorang lelaki mempunyai isteri 4 orang, pasti masing-masing mereka minta 2 anak dan kadang malah lebih kalau belum mendapat jenis kelamin anak yang diinginkan. Dan memang tidak jarang kalau si lelaki poligamis ini akan mengurusi lebih dari 10 anak. Nah, apakah bisa dikategorikan sehat kalau seorang ayah harus membagi kasihnya kepada 10 anak, dari sudut pendidikan anak, psikologi dan mental anak-anak itu.
Sering pendukung polygami mencari pembenarannya sendiri dengan dalih bahwa suami yang monogamis sering punya isteri simpanan. Pembenaran ini tidak dapat dierima akal sehat karena isteri simpanan yang dilegalisir sama dengan dekriminalisasi perbuatan pidana. Itu sama dengan kalau kita buat peraturan perundang-undangan yang membenarkan tindakan korupsi seperti belakangan ini kelihatan dilakukan untuk membenarkan penghamburan uang rakyat yang sempat dilakukan kalangan legislatif di pusat dan daerah (ada uang sewa rumah, uang pesangon, uang jerih payah, uang jalan, uang pindah, dll).
Karena itu saya berpendapat bahwa pembangunan masyarakat yang beradab dan berkeadilan sosial harus dibicarakan dengan cermat, intensif dan luas di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dengan mengikutsertakan pemuka kaum perempuan. Usul saya agar masalah ini diserahkan kepada rakyat Indonesia untuk memutuskannya dengan jajak pendapat demi keadilan untuk 50% penduduk perempuan Indonesia.
Negara ini kapanpun tidak akan maju kalau separuh penduduknya yang kebetulan perempuan itu didiskriminasi dan tidak diberi hak yang sama dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9 Desember 2006
Dr.med. dr. Sarmedi Purba, SpOG
Ketua DPC Persatuan Intelegensi Kristen Indonesia (PIKI)
Kota Pematangsiantar
Direktur PT Vita Insani Sentra Medika Pematangsiantar
Ketua Dewan Pakar DPC Partai Demokrat Kabupaten Simalungun
Website kegiatan:
http://sarmedipurba.blogspot.com
www.binainsani.org
www.vita-insani.co.id
Pendapat Sarmedi Purba
Masalah Poligami bukan masalah agama saja, tetapi masalah sosial, ekonomi dan politik bangsa Indonesia, khususnya masalah HAM perempuan.
Masalah poligami tidak pantas dicoret dari agenda sosial politik nasional karena menyangkut hak azasi perempuan. Alasan masih banyak masalah lain yang lebih penting dan belum terselesaikan di Indonesia dan keterpurukan Indonesia sekarang, tidak dapat diterima untuk menyetop diskusi pro kontra poligami di Indonesia. Karena salah satu sebab keterpurukan Indonesia adalah diskriminasi kelompok marjinal di daerah miskin dan didalamnya termasuk kaum perempuan. Bagaimana Indonesia bisa berhasil dalam pembangunan fisik dan spiritual kalau separuh warganya sebagai jenis kelamin perempuan tidak mempunyai hak yang sama seperti warga lainnya.
Dari segi kesehatan saja poligami tidak memberikan keadilan. Kalau seorang isteri sakit kelamin maka isteri lainnya juga dipaksa untuk mengidap penyakit yang sama. Belum lagi masalah kesehatan jiwa isteri yang cemburu dalam hal ekonomi, sosial dan sex. Kalau kita perpanjang lagi dalam masalah Keluarga Berencana, sangatlah kontrdiktif sekali. Karena kalau seorang lelaki mempunyai isteri 4 orang, pasti masing-masing mereka minta 2 anak dan kadang malah lebih kalau belum mendapat jenis kelamin anak yang diinginkan. Dan memang tidak jarang kalau si lelaki poligamis ini akan mengurusi lebih dari 10 anak. Nah, apakah bisa dikategorikan sehat kalau seorang ayah harus membagi kasihnya kepada 10 anak, dari sudut pendidikan anak, psikologi dan mental anak-anak itu.
Sering pendukung polygami mencari pembenarannya sendiri dengan dalih bahwa suami yang monogamis sering punya isteri simpanan. Pembenaran ini tidak dapat dierima akal sehat karena isteri simpanan yang dilegalisir sama dengan dekriminalisasi perbuatan pidana. Itu sama dengan kalau kita buat peraturan perundang-undangan yang membenarkan tindakan korupsi seperti belakangan ini kelihatan dilakukan untuk membenarkan penghamburan uang rakyat yang sempat dilakukan kalangan legislatif di pusat dan daerah (ada uang sewa rumah, uang pesangon, uang jerih payah, uang jalan, uang pindah, dll).
Karena itu saya berpendapat bahwa pembangunan masyarakat yang beradab dan berkeadilan sosial harus dibicarakan dengan cermat, intensif dan luas di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dengan mengikutsertakan pemuka kaum perempuan. Usul saya agar masalah ini diserahkan kepada rakyat Indonesia untuk memutuskannya dengan jajak pendapat demi keadilan untuk 50% penduduk perempuan Indonesia.
Negara ini kapanpun tidak akan maju kalau separuh penduduknya yang kebetulan perempuan itu didiskriminasi dan tidak diberi hak yang sama dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9 Desember 2006
Dr.med. dr. Sarmedi Purba, SpOG
Ketua DPC Persatuan Intelegensi Kristen Indonesia (PIKI)
Kota Pematangsiantar
Direktur PT Vita Insani Sentra Medika Pematangsiantar
Ketua Dewan Pakar DPC Partai Demokrat Kabupaten Simalungun
Website kegiatan:
http://sarmedipurba.blogspot.com
www.binainsani.org
www.vita-insani.co.id
Friday, December 08, 2006
HARI AIDS SEDUNIA 2000: KLIPING KORAN
Peringatan Hari AIDS se-Dunia di Simalungun Dihadiri Palang Merah Jepang & Jerman Written by Redaksi
Dec 08, 2006 at 08:19 AM
Simalungun (SIB)
Peringatan hari AIDS se dunia dan perkampungan peduli HIV-AIDS Simalungun P Siantar dipusatkan di Lemdikacab Pramuka Simalungun Jalan Asahan Km 7 P Siantar, Kamis (7/12) dihadiri utusan Palang Merah (PM) dari Jepang Miss Tamaki Hatano, sekaligus sebagai Ketua Tim Pelaksana Program HIV/AIDS/Delegate Japanese Red Cros Society dan PM Jerman Mr Petrick.
Wakil Bupati Simalungun Pardamean Siregar SP membacakan kata sambutan Menkokesra Ir Abu Rizal Bakrie, di antaranya menyebutkan, masalah HIV dan AIDS tidak saja menjadi masalah kesehatan, tapi secara tidak langsung menjadi persoalan sosial, politik, bahkan ekonomi yang sangat serius. Secara makro, epidemi ini telah menjadi penghambat utama bagi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, terutama di negara-negara Afrika Sub Sahara akibat penurunan produktifitas secara kolektif.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Siantar-Simalungun Dr Sarmedi Purba memberi warning dan kewaspadaan bahaya penyakit HIV/AIDS serta penyebarannya. Khusus sumut sudah menjadi peringkat 6 secara nasional penyebaran AIDS ini. Lebih khusus lagi di P Siantar telah ditemukan 8 orang, dan di Kabupaten Simalungun 11 orang penderita AIDS.
Menurut Sarmedi Purba bahwa rumus dari WHO adalah adalah tansaksi jumlah penderita 100 kali lipat, yang artinya di Siantar - Simalungun bisa saja sudah ada yang berpenyakit AIDS sebanyak 1900 orang tanpa diketahui oleh petugas kesehatan.
PMI cabang Siantar - Simalungun menyatakan bertanggungjawab dalam penyaluran darah yang aman dan bebas dari virus HIV-AIDS, termasuk penyakit menular lainnya, seperti syphilis, hepatitis B dan C. PMI juga memiliki pelatih inti, fasilitator pendidik remaja sebaya untuk mencegah penyebaran HIV di kalangan PSK, masyarakat, khususnya remaja. Secara khusus, saat ini dilatih 5 tenaga fasilitator untuk mendapatkan pelatihan Home Base Care, karena sudah 5 orang penderita di daerah ini yang membutuhkan perawatan secara intensif di rumahnya.
Untuk lebih memudahkan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran HIV di Siantar - Simalungun sekitarnya, atas dukungan Palang Merah Jepang, PMI telah mendirikan stasiun radio PMI FM dan telah memulai siarannya. Tentang radio PMI FM ini sangat dipuji oleh Miss Tamaki Hatano dalam kata sambutannya sekaligus menghimbau agar lebih meningkatkan kualitasnya.
Ketua panitia Drs Jumsadi Damanik SH MHum menyebutkan bahwa peringatan hari AIDS Sedunia dan perkampungan peduli HIV/AIDS itu adalah merupakan momentum yang baik untuk menyatukan pikiran merenungkan dampak dari wabah AIDS yang telah banyak menelan korban jiwa. (E5/u)
Dec 08, 2006 at 08:19 AM
Simalungun (SIB)
Peringatan hari AIDS se dunia dan perkampungan peduli HIV-AIDS Simalungun P Siantar dipusatkan di Lemdikacab Pramuka Simalungun Jalan Asahan Km 7 P Siantar, Kamis (7/12) dihadiri utusan Palang Merah (PM) dari Jepang Miss Tamaki Hatano, sekaligus sebagai Ketua Tim Pelaksana Program HIV/AIDS/Delegate Japanese Red Cros Society dan PM Jerman Mr Petrick.
Wakil Bupati Simalungun Pardamean Siregar SP membacakan kata sambutan Menkokesra Ir Abu Rizal Bakrie, di antaranya menyebutkan, masalah HIV dan AIDS tidak saja menjadi masalah kesehatan, tapi secara tidak langsung menjadi persoalan sosial, politik, bahkan ekonomi yang sangat serius. Secara makro, epidemi ini telah menjadi penghambat utama bagi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, terutama di negara-negara Afrika Sub Sahara akibat penurunan produktifitas secara kolektif.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Siantar-Simalungun Dr Sarmedi Purba memberi warning dan kewaspadaan bahaya penyakit HIV/AIDS serta penyebarannya. Khusus sumut sudah menjadi peringkat 6 secara nasional penyebaran AIDS ini. Lebih khusus lagi di P Siantar telah ditemukan 8 orang, dan di Kabupaten Simalungun 11 orang penderita AIDS.
Menurut Sarmedi Purba bahwa rumus dari WHO adalah adalah tansaksi jumlah penderita 100 kali lipat, yang artinya di Siantar - Simalungun bisa saja sudah ada yang berpenyakit AIDS sebanyak 1900 orang tanpa diketahui oleh petugas kesehatan.
PMI cabang Siantar - Simalungun menyatakan bertanggungjawab dalam penyaluran darah yang aman dan bebas dari virus HIV-AIDS, termasuk penyakit menular lainnya, seperti syphilis, hepatitis B dan C. PMI juga memiliki pelatih inti, fasilitator pendidik remaja sebaya untuk mencegah penyebaran HIV di kalangan PSK, masyarakat, khususnya remaja. Secara khusus, saat ini dilatih 5 tenaga fasilitator untuk mendapatkan pelatihan Home Base Care, karena sudah 5 orang penderita di daerah ini yang membutuhkan perawatan secara intensif di rumahnya.
Untuk lebih memudahkan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran HIV di Siantar - Simalungun sekitarnya, atas dukungan Palang Merah Jepang, PMI telah mendirikan stasiun radio PMI FM dan telah memulai siarannya. Tentang radio PMI FM ini sangat dipuji oleh Miss Tamaki Hatano dalam kata sambutannya sekaligus menghimbau agar lebih meningkatkan kualitasnya.
Ketua panitia Drs Jumsadi Damanik SH MHum menyebutkan bahwa peringatan hari AIDS Sedunia dan perkampungan peduli HIV/AIDS itu adalah merupakan momentum yang baik untuk menyatukan pikiran merenungkan dampak dari wabah AIDS yang telah banyak menelan korban jiwa. (E5/u)
Wednesday, December 06, 2006
KATA SAMBUTAN Pada PERINGATAN HARI AIDS SEDUNIA 2006
KATA SAMBUTAN
Ketua PMI Cabang Kota Pematangsiantar/Kab. Simalungun
Pada
PERINGATAN HARI AIDS SEDUNIA 2006
dan
PEMBUKAAN PERKAMPUNGAN PEDULI HIV/AIDS
TINGKAT DAERAH SUMATERA UTARA
7 Desember 2006 di Lemdikacab Pramuka Kab Simalungun
Jalan Asahan KM 7 Kabupaten Simalungun
Sarmedi Purba sebelum Pidato
Yang saya hormati:
Bapak Gubernur Sumatera Utara
Bapak Bupati Simalungun
Bapak Walikota Pematangsiantar
Bapak, Ibu dan Saudara sekalian,
dan selamat datang, khususnya kepada adik-adik kami peserta Perkampungan Peduli HIV/AIDS
tingkat daerah Sumatera Utara yang datang dari berbagai daerah dan organisasi,
yaitu pemuda-pemuda dari
Ikatan Pemuda NU Simalungun,
Pemuda HKBP,
Pemuda GKPI,
Medan Plus,
Pelatih Inti, Fasilitator dan Pendidik Remaja Sebaya
Program HIV/AIDS PMI
• Cabang Medan,
• Deli Serdang,
• Langkat,
• Tapteng dan
• Siantar Simalungun.
Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas karunianya, pada hari ini kita dapat berkumpul memperingati HARI AIDS SEDUNIA 2006 dan pembukaan PERKAMPUNGAN PEDULI HIV/AIDS tingkat daerah Sumatera Utara.
Palang Merah Indonesia (PMI), sebagai organisasi kemasyarakatan
yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, antara lain melaksanakan berbagai kegiatan dengan memprioritaskan kelompok rentan (vulnerable).
Dalam pengembangan kegiatan, kami dari PMI selalu menaruh perhatian bagaimana caranya membantu Pemerintah dalam meringankan penderitaan manusia, apapun sebabnya, dengan tidak membedakan golongan, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan agama.
Sasaran utama Gerakan Palang Merah dalam misinya untuk perbaikan derajat hidup kelompok rentan adalah mereka yang berisiko tertular virus HIV/AIDS. Perlu kami ingatkan kembali bahwa hingga bulan November 2006, Provinsi Sumut menempati peringkat nasional ke-6 pada jumlah penderita HIV/AIDS.
Di Pematangsiantar ditemukan 8 orang, di Simalungun dijumpai 11 penderita HIV/AIDS. Penderita ditemukan secara insidentil karena mereka menderita penyakit infeksi yang tidak kunjung sembuh disebabkan kekebalan tubuh mereka yang menurun. Apa artinya ini?
Menurut rumus Organisasi Kesehatan Sedunia WHO, kalau 1 penderita HIV / AIDS terdeteksi berarti sudah ada 100 penderita HIV/AIDS terselubung. Berarti kita menduga adanya 19 x 100 atau 19.00 penderita HIV/AIDS yang tidak terdeteksi petugas kesehatan di Siantar Simalungun yang berpenduduk 1, 1 juta ini. Kebanyakan mereka ini tidak menunjukkan gejala apapun dalam waktu yang panjang. Kita hanya mengetahuinya kalau darahnya diperiksa, misalnya pada kejadian penyakit infeksi yang tidak kunjung sembuh.
Peningkatan prevalensi adalah indikasi adanya sebab utama, di antaranya
- kurangnya pengetahuan dan informasi yang tepat mengenai HIV/AIDS
- adanya sikap diskriminatif terhadap ODHA (orang dengan HIV/AIDS).
Perlu kami sebutkan di sini bahwa PMI, khususnya di Cabang Siantar Simalungun, menyatakan bertanggung jawab dalam penyaluran darah yang aman, yaitu bebas dari virus HIV/AIDS dan termasuk bebas dari penyakit menular lainnya seperti sifilis, Hepatitis B dan Hepatitis C.
Upaya yang kami lakukan sebagai satu-satunya lembaga yang diberi wewenang dalam upaya transfusi darah, khususnya di PMI Cabang Siantar Simalungun, hanya dapat berkesinambungan kalau didukung oleh masyarakat dan pemerintah. Karena itu kami memohon kepada Bapak Bupati Simalungun dan Bapak Walikota Pematangsiantar untuk dapat mengalokasikan dana yang jumlahnya memadai untuk membantu kegiatan PMI, khususnya untuk penyelenggaraan upaya transfusi darah di daerah ini.
Untuk Program HIV/AIDS, PMI di daerah ini beserta PMI di daerah lain di Sumatera Utara memiliki Pelatih Inti (tingkat nasional), Fasilitator (guru-guru) dan Pendidik Remaja Sebaya atau Peraya (siswa SLTA), untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan PSK, masyarakat dan khususnya remaja.
Mulai hari ini, tanggal 7 sampai 9 Desember 2006, kami secara khusus menugaskan 5 tenaga fasilitator HIV/AIDS ke Medan, untuk mendapatkan pelatihan HOME BASE CARE oleh PMI Pusat, di mana mereka akan membenahi diri dalam pengetahuan dan keterampilan dalam perawatan 5 ODHA yang tercatat di daerah ini. Kelima penderita ini membutuhkan perawatan intensif di rumahnya masing-masing.
Perlu kiranya kami umumkan di sini bahwa PMI Cabang Siantar Simalungun sejak 1 bulan telah mengudara dengan mendirikan Stasiun Radio PMI FM, pada frekuensi 87.8 MHz, dimana secara khusus memberikan penerangan kepada penduduk tentang pencegahan penyebaran HIV/AIDS di kedua daerah ini dan sekitarnya. Ini merupakan stasiun radio pertama di jajaran PMI di seluruh Indonesia.
Harapan kami dari PMI Cabang Siantar Simalungun agar Perkampungan Peduli HIV/AIDS se Sumatera Utara ini dapat membuahkan
SATU KEBULATAN TEKAD atau KOMITMEN BERSAMA,
baik dari
Pemerintah,
TNI/POLRI,
Generasi Muda dan
Masyarakat Kelompok Peduli HIV/AIDS
untuk
MENCEGAH PENYEBARAN HIV/AIDS
TANPA PENDISKRIMINASIAN PENDERITA HIV/AIDS
Karena
MEREKA JUGA MANUSIA YANG BUTUH DUKUNGAN DAN KASIH SAYANG DARI KITA,
sesuai tema peringatan Hari AIDS Sedunia hari ini:
STOP AIDS, SAATNYA MELAYANI.
Keterlibatan ODHA dalam kebulatan tekad ini sangat kita harapkan agar Saudara, keluarga dan sahabat mereka tidak menderita seperti mereka sendiri.
• ODHA BUKAN UNTUK DIJAUHI…
• JANGAN BIARKAN ODHA HIDUP MENYENDIRI…
• BERSAMA ODHA MARI MENYAMBUT HARI ESOK YANG LEBIH CERAH
Akhirnya kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Panitia Penyelenggara yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat berlangsung. Kepada Palang Merah Jepang kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dukungan moril dan materil sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan.
Pematangsiantar, 7 Desember 2006
Pengurus Cabang
PALANG MERAH INDONESIA
Kab. Simalungun/Kota Pematangsiantar
Dr. Sarmedi Purba
Ketua
Wawancara Radio PMI FM Siantar Simalungun
Bersama Miss Tamaki (Japan Red Cross), Patrick Bolte (German Red Cross), Pengurus Daerah PMI dan Pelatih Inti HIV AIDS PMI Siantar Simalungun
Ketua PMI Cabang Kota Pematangsiantar/Kab. Simalungun
Pada
PERINGATAN HARI AIDS SEDUNIA 2006
dan
PEMBUKAAN PERKAMPUNGAN PEDULI HIV/AIDS
TINGKAT DAERAH SUMATERA UTARA
7 Desember 2006 di Lemdikacab Pramuka Kab Simalungun
Jalan Asahan KM 7 Kabupaten Simalungun
Sarmedi Purba sebelum Pidato
Yang saya hormati:
Bapak Gubernur Sumatera Utara
Bapak Bupati Simalungun
Bapak Walikota Pematangsiantar
Bapak, Ibu dan Saudara sekalian,
dan selamat datang, khususnya kepada adik-adik kami peserta Perkampungan Peduli HIV/AIDS
tingkat daerah Sumatera Utara yang datang dari berbagai daerah dan organisasi,
yaitu pemuda-pemuda dari
Ikatan Pemuda NU Simalungun,
Pemuda HKBP,
Pemuda GKPI,
Medan Plus,
Pelatih Inti, Fasilitator dan Pendidik Remaja Sebaya
Program HIV/AIDS PMI
• Cabang Medan,
• Deli Serdang,
• Langkat,
• Tapteng dan
• Siantar Simalungun.
Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas karunianya, pada hari ini kita dapat berkumpul memperingati HARI AIDS SEDUNIA 2006 dan pembukaan PERKAMPUNGAN PEDULI HIV/AIDS tingkat daerah Sumatera Utara.
Palang Merah Indonesia (PMI), sebagai organisasi kemasyarakatan
yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, antara lain melaksanakan berbagai kegiatan dengan memprioritaskan kelompok rentan (vulnerable).
Dalam pengembangan kegiatan, kami dari PMI selalu menaruh perhatian bagaimana caranya membantu Pemerintah dalam meringankan penderitaan manusia, apapun sebabnya, dengan tidak membedakan golongan, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan agama.
Sasaran utama Gerakan Palang Merah dalam misinya untuk perbaikan derajat hidup kelompok rentan adalah mereka yang berisiko tertular virus HIV/AIDS. Perlu kami ingatkan kembali bahwa hingga bulan November 2006, Provinsi Sumut menempati peringkat nasional ke-6 pada jumlah penderita HIV/AIDS.
Di Pematangsiantar ditemukan 8 orang, di Simalungun dijumpai 11 penderita HIV/AIDS. Penderita ditemukan secara insidentil karena mereka menderita penyakit infeksi yang tidak kunjung sembuh disebabkan kekebalan tubuh mereka yang menurun. Apa artinya ini?
Menurut rumus Organisasi Kesehatan Sedunia WHO, kalau 1 penderita HIV / AIDS terdeteksi berarti sudah ada 100 penderita HIV/AIDS terselubung. Berarti kita menduga adanya 19 x 100 atau 19.00 penderita HIV/AIDS yang tidak terdeteksi petugas kesehatan di Siantar Simalungun yang berpenduduk 1, 1 juta ini. Kebanyakan mereka ini tidak menunjukkan gejala apapun dalam waktu yang panjang. Kita hanya mengetahuinya kalau darahnya diperiksa, misalnya pada kejadian penyakit infeksi yang tidak kunjung sembuh.
Peningkatan prevalensi adalah indikasi adanya sebab utama, di antaranya
- kurangnya pengetahuan dan informasi yang tepat mengenai HIV/AIDS
- adanya sikap diskriminatif terhadap ODHA (orang dengan HIV/AIDS).
Perlu kami sebutkan di sini bahwa PMI, khususnya di Cabang Siantar Simalungun, menyatakan bertanggung jawab dalam penyaluran darah yang aman, yaitu bebas dari virus HIV/AIDS dan termasuk bebas dari penyakit menular lainnya seperti sifilis, Hepatitis B dan Hepatitis C.
Upaya yang kami lakukan sebagai satu-satunya lembaga yang diberi wewenang dalam upaya transfusi darah, khususnya di PMI Cabang Siantar Simalungun, hanya dapat berkesinambungan kalau didukung oleh masyarakat dan pemerintah. Karena itu kami memohon kepada Bapak Bupati Simalungun dan Bapak Walikota Pematangsiantar untuk dapat mengalokasikan dana yang jumlahnya memadai untuk membantu kegiatan PMI, khususnya untuk penyelenggaraan upaya transfusi darah di daerah ini.
Untuk Program HIV/AIDS, PMI di daerah ini beserta PMI di daerah lain di Sumatera Utara memiliki Pelatih Inti (tingkat nasional), Fasilitator (guru-guru) dan Pendidik Remaja Sebaya atau Peraya (siswa SLTA), untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan PSK, masyarakat dan khususnya remaja.
Mulai hari ini, tanggal 7 sampai 9 Desember 2006, kami secara khusus menugaskan 5 tenaga fasilitator HIV/AIDS ke Medan, untuk mendapatkan pelatihan HOME BASE CARE oleh PMI Pusat, di mana mereka akan membenahi diri dalam pengetahuan dan keterampilan dalam perawatan 5 ODHA yang tercatat di daerah ini. Kelima penderita ini membutuhkan perawatan intensif di rumahnya masing-masing.
Perlu kiranya kami umumkan di sini bahwa PMI Cabang Siantar Simalungun sejak 1 bulan telah mengudara dengan mendirikan Stasiun Radio PMI FM, pada frekuensi 87.8 MHz, dimana secara khusus memberikan penerangan kepada penduduk tentang pencegahan penyebaran HIV/AIDS di kedua daerah ini dan sekitarnya. Ini merupakan stasiun radio pertama di jajaran PMI di seluruh Indonesia.
Harapan kami dari PMI Cabang Siantar Simalungun agar Perkampungan Peduli HIV/AIDS se Sumatera Utara ini dapat membuahkan
SATU KEBULATAN TEKAD atau KOMITMEN BERSAMA,
baik dari
Pemerintah,
TNI/POLRI,
Generasi Muda dan
Masyarakat Kelompok Peduli HIV/AIDS
untuk
MENCEGAH PENYEBARAN HIV/AIDS
TANPA PENDISKRIMINASIAN PENDERITA HIV/AIDS
Karena
MEREKA JUGA MANUSIA YANG BUTUH DUKUNGAN DAN KASIH SAYANG DARI KITA,
sesuai tema peringatan Hari AIDS Sedunia hari ini:
STOP AIDS, SAATNYA MELAYANI.
Keterlibatan ODHA dalam kebulatan tekad ini sangat kita harapkan agar Saudara, keluarga dan sahabat mereka tidak menderita seperti mereka sendiri.
• ODHA BUKAN UNTUK DIJAUHI…
• JANGAN BIARKAN ODHA HIDUP MENYENDIRI…
• BERSAMA ODHA MARI MENYAMBUT HARI ESOK YANG LEBIH CERAH
Akhirnya kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Panitia Penyelenggara yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat berlangsung. Kepada Palang Merah Jepang kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dukungan moril dan materil sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan.
Pematangsiantar, 7 Desember 2006
Pengurus Cabang
PALANG MERAH INDONESIA
Kab. Simalungun/Kota Pematangsiantar
Dr. Sarmedi Purba
Ketua
Wawancara Radio PMI FM Siantar Simalungun
Bersama Miss Tamaki (Japan Red Cross), Patrick Bolte (German Red Cross), Pengurus Daerah PMI dan Pelatih Inti HIV AIDS PMI Siantar Simalungun
Sunday, November 12, 2006
Jalan Masuk ke Rudin Dokter Ditutup Warga *dr Tatiana Terpaksa Tinggal di Hotel
Kliping Pena Rakyat 12 November 2006 (Headline)
Saturday, November 11, 2006
Jalan Masuk Rumah Tati di Pangururan Ditutup Tetangga Dengan Tumpukan Batu
Rumah dokter spesialis yang ditutup jalannya oleh tetangga
Rumah Regina Tatiana Purba dan dua dokter spesialis lainnya, yaitu dr Theresia Santi SpA dan dr Ramzi SpAn tidak dapat mereka masuki hari Selasa (7/11) yang lalu karena oknum tetangga yang merasa memiliki jalan masuk ke kompleks perumahan itu merasa memilikinya dan berhak menutup jalan masuk ke semua rumah di kompleks itu.
Anehnya tidak ada petugas yang merasa kompeten melarang perbuatan melawan hukum itu di seluruh kabupaten Samosir yang sejak satu tahun yang lalu menjadi daerah otonom.
Rumah tersebut dikontrak oleh RSU Pangururan untuk 3 dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang khusus diundang Bupati Samosir melayani pasien di RSUD Samosir (www.samosir.go.id). Dr Haposan Siahaan memberi keterangan kepada Dr Sarmedi Purba, SpOG via telepon, hal ini biasa terjadi di pedesaan, sama seperti derah lainnya di kabupaten tetangga dan nanti dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui camat setempat. Atas pertanyaan Sarmedi apakah kasus ini pelanggaran hukum dan harus diadukan kepada polisi, Dr Haposan mengatakan, itu akan dilakukan kalau pendekatan secara adat gagal. Anehnya sampai berita ini diturunkan onggokan batu tersebut belum juga diangkut dan rumah yang sudah dibayar sewa kontraknya tidak bisa dimanfaatkan dokter-dokter spesialis lulusan Universitas Indonesia Jakarta itu.
Jadi bagaimana selanjutnya tanya Sarmedi kepada putrinya dr Regina Tatiana Purba SpOG yang berada di Pangururan sejak 3 Oktober yang lalu dengan dua anaknya yang masih Balita itu. Menurut Tatiana mereka sudah takut masuk rumah yang mengandung sengketa itu dan memilih untuk bertahan tinggal di Hotel Wisata selama 6 bulan, sampai masa PTT selesai. Mereka hanya bisa menghibur diri, urut dada, karena beginilah pengalaman di daerah terpencil yang pemerintahannya masih baru dan harus dibenahi lagi. Sama saja dengan rumah sakit yang kamar operasinya belum bisa dipakai walaupun sudah dipersiapkan sejak 1 bulan lebih.
Wednesday, September 27, 2006
RENCANA SEMINAR TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN
RENCANA SEMINAR TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN
Dokter dan RS Jangan Saling Tuding
Sarmedi Purba
Harian METRO SIANTAR 27/9-2006
Tak dapat dipungkiri, praktek kedokteran seperti operasi, mulai dari informed consent (izin operasi), prosedur tetap, laporan operasi, anestesi dan lainnya kerap dan rentan berujung pada persoalan hukum. Padahal persoalan tersebut pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab dokter, tetapi juga terkait dengan pihak manajemen rumah sakit (RS).
Oleh MANGAPUL SINAGA, SIANTAR
Hal tersebut dikatakan Dr med Sarmedi Purba SpOG, selaku salah seorang dokter spesialis di Siantar kepada koran ini kemarin Selasa (26/9). Sarmedi yang ditemui di ruang kerjanya di RS Vita Insani Insani lebih lanjut mengatakan, persoalan hukum yang muncul dari aspek praktek dokter sering pula menjadi dilematis.
“Kalau muncul persoalan hukum, kerap terjadi saling tuding antara pihak manajemen rumah sakit dengan dokter,” ujarnya.
“Padahal, katanya, saling tuding tersebut tidak semestinya terjadi. Rumah sakit tidak bisa berfungsi tanpa dokter dan sebaliknya,” terang pendiri RS Vita Insani Insani Siantar tersebut.
Maka, kata dia, tanggung jawab RS dan dokter dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan khususnya dalam tindakan operasi masih sangat penting dikaji.
Kata Sarmedi lagi, memang telah ada Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 yang menjadi acuan dalam praktek kedokteran, yang menjadi sangat aktual untuk diterjemahkan dan diimplementasikan, terutama pada daerah yang tidak mempunyai sarana dan sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung. Namun masih menjadi pertanyaan, sejauh mana UU Praktek Kedokteran dapat memberikan jaminan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang baik?
“Itu menjadi pertanyaan,” kata dokter yang juga menjabat Ketua Umum Forum Dokter Pembanding (FDP) yang berkedudukan di Jakarta tersebut.
Seminar Sehari
Terkait dengan persoalan yang muncul dari pelaksanaan praktek kedokteran, serta masih “kabur” nya tanggung jawab RS dan dokter dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan khusus dalam tindakan operasi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah IV dana Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Siantar-Simalungun akan mengadakan Seminar Sehari bertemakan Tanggung Jawab Rumah Sakit dan Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus Dalam Tindakan Operasi. Seminar Sehari akan dilaksanakan di Convention Hall RS Vita Insani Insani Jalan Merdeka Siantar, Sabtu (7/10).
Panitia akan mendatangkan 7 pakar sebagai pembicara dari Jakarta antara lain Dr Budi Sampurna SH SpF dari IDI Pusat, DR dr Herkutanto SH SpF dari PERSI, Dr Sabir Alwy SH MH dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), Freshley Hutapea SH MH MARS dari Ditjen Bina Yanmed Depkes RI dan VA Binus Manik SH MH dari Biro Hukum dan Organisasi Depkes RI.
Panitia mengundang semua pimpinan RS dari Wilayah IV PERSI Sumut yang mencakup Kota Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tobasa dan Kabupaten Samosir, termasuk para Kepala Dinas Kesehatan dari daerah-daerah tersebut.. Juga akan dihadiri kalangan IDI Sumatera Utara dan PERSI Sumatera Utara.
“Yang pasti ini menyangkut kepentingan petugas kesehatan yang terlibat dalam penyelenggaraan praktek kedokteran seperti yang didefinisikan dalam UU Praktek Kedokteran,” terang Sarmedi.
Panitia seminar telah terbentuk Selasa (26/9) di RS Vita Insani Insani. Terpilih sebagai Ketua Umum Dr med dr Sarmedi Purba SpOG yang juga merupakan Koordinator PERSI Wilayah IV. Sedangkan Ketua, masing-masing dr Saerun Simatupang (Ketua IDI), dr Ria Telaumbanua SpPD (Direktur RSU) dan dr Usman Ginting (Direktur RS Harapan Siantar).
Dan sejumlah dokter terlibat dalam kepanitiaan antara lain dr Petrus Yusuf (Sekretaris IDI), dr Sihar Sagala (dokter RSU Siantar), dr Alpin Hoza (Direktur RS Vita Insani Insani), dr Bahtera Surbakti SpOG, dr Namso Saragih, SpPD, dr TH Simatupang SpB dan dr Rajin Saragih SpB.
Dokter dan RS Jangan Saling Tuding
Sarmedi Purba
Harian METRO SIANTAR 27/9-2006
Tak dapat dipungkiri, praktek kedokteran seperti operasi, mulai dari informed consent (izin operasi), prosedur tetap, laporan operasi, anestesi dan lainnya kerap dan rentan berujung pada persoalan hukum. Padahal persoalan tersebut pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab dokter, tetapi juga terkait dengan pihak manajemen rumah sakit (RS).
Oleh MANGAPUL SINAGA, SIANTAR
Hal tersebut dikatakan Dr med Sarmedi Purba SpOG, selaku salah seorang dokter spesialis di Siantar kepada koran ini kemarin Selasa (26/9). Sarmedi yang ditemui di ruang kerjanya di RS Vita Insani Insani lebih lanjut mengatakan, persoalan hukum yang muncul dari aspek praktek dokter sering pula menjadi dilematis.
“Kalau muncul persoalan hukum, kerap terjadi saling tuding antara pihak manajemen rumah sakit dengan dokter,” ujarnya.
“Padahal, katanya, saling tuding tersebut tidak semestinya terjadi. Rumah sakit tidak bisa berfungsi tanpa dokter dan sebaliknya,” terang pendiri RS Vita Insani Insani Siantar tersebut.
Maka, kata dia, tanggung jawab RS dan dokter dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan khususnya dalam tindakan operasi masih sangat penting dikaji.
Kata Sarmedi lagi, memang telah ada Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 yang menjadi acuan dalam praktek kedokteran, yang menjadi sangat aktual untuk diterjemahkan dan diimplementasikan, terutama pada daerah yang tidak mempunyai sarana dan sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung. Namun masih menjadi pertanyaan, sejauh mana UU Praktek Kedokteran dapat memberikan jaminan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang baik?
“Itu menjadi pertanyaan,” kata dokter yang juga menjabat Ketua Umum Forum Dokter Pembanding (FDP) yang berkedudukan di Jakarta tersebut.
Seminar Sehari
Terkait dengan persoalan yang muncul dari pelaksanaan praktek kedokteran, serta masih “kabur” nya tanggung jawab RS dan dokter dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan khusus dalam tindakan operasi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah IV dana Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Siantar-Simalungun akan mengadakan Seminar Sehari bertemakan Tanggung Jawab Rumah Sakit dan Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus Dalam Tindakan Operasi. Seminar Sehari akan dilaksanakan di Convention Hall RS Vita Insani Insani Jalan Merdeka Siantar, Sabtu (7/10).
Panitia akan mendatangkan 7 pakar sebagai pembicara dari Jakarta antara lain Dr Budi Sampurna SH SpF dari IDI Pusat, DR dr Herkutanto SH SpF dari PERSI, Dr Sabir Alwy SH MH dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), Freshley Hutapea SH MH MARS dari Ditjen Bina Yanmed Depkes RI dan VA Binus Manik SH MH dari Biro Hukum dan Organisasi Depkes RI.
Panitia mengundang semua pimpinan RS dari Wilayah IV PERSI Sumut yang mencakup Kota Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tobasa dan Kabupaten Samosir, termasuk para Kepala Dinas Kesehatan dari daerah-daerah tersebut.. Juga akan dihadiri kalangan IDI Sumatera Utara dan PERSI Sumatera Utara.
“Yang pasti ini menyangkut kepentingan petugas kesehatan yang terlibat dalam penyelenggaraan praktek kedokteran seperti yang didefinisikan dalam UU Praktek Kedokteran,” terang Sarmedi.
Panitia seminar telah terbentuk Selasa (26/9) di RS Vita Insani Insani. Terpilih sebagai Ketua Umum Dr med dr Sarmedi Purba SpOG yang juga merupakan Koordinator PERSI Wilayah IV. Sedangkan Ketua, masing-masing dr Saerun Simatupang (Ketua IDI), dr Ria Telaumbanua SpPD (Direktur RSU) dan dr Usman Ginting (Direktur RS Harapan Siantar).
Dan sejumlah dokter terlibat dalam kepanitiaan antara lain dr Petrus Yusuf (Sekretaris IDI), dr Sihar Sagala (dokter RSU Siantar), dr Alpin Hoza (Direktur RS Vita Insani Insani), dr Bahtera Surbakti SpOG, dr Namso Saragih, SpPD, dr TH Simatupang SpB dan dr Rajin Saragih SpB.
Thursday, September 21, 2006
TATIANA SUDAH SpOG
UPACARA LEPAS SAMBUT PPDS FKUI
9 September 2006 di Aula FKUI Salemba 6 Jakarta
Dr Regina Tatiana Purba, SpOG dilepas oleh FKUI sebagai dokter spesialis bersama 167 sejawatnya dari berbagai bidang ilmu kedokteran dari 51 program studi yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta.
Menarik untuk diketahui bahwa dari dokter-dokter yang dilepas sebagai dokter spesialis hari ini, ada separuh (83 orang) perempuan dan yang paling banyak dari 167 lulusan, adalah spesialis anak (19 orang), menyusul ahli anestesi (16 orang).
Rasanya cepat sekali waktu berjalan. Tati yang lahir 1975 telah menjadi spesialis seperti bapaknya –itu mungkin tandanya bahwa saya sudah lebih tua (bukan tua tapi lebih tua). Kelahiran Tati di Wermelskirchen hari Jumat 3 Oktober 1975, hari operasi Bagian Ginekologi di RS Kota Wermeslkirchen, rasanya seperti baru kemarin. Habis operasi pertama mamanya Gertrud masuk kamar bersalin. Saya buru-buru ambil kamera dari rumah yang jaraknya 7 km dari rumah sakit; Tati tidak sabar menunggu, dia sudah lahir sebelum saya kembali ke kamar bersalin. Waktu itu saya, bapaknya, baru 9 bulan menjadi Facharzt fuer Gynaekologie und Geburtshilfe yang pengakuannya diterbitkan oleh Aerztekammer Duesseldorf pada awal Januari 1975.
Di RS Wermelskirchen inilah saya mengenal Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan lebih mendalam. Setelah 2 1/2 tahun di Wermelskirchen, saya pindah ke rumah sakit yang lebih besar di Neuss, kota yang berseberangan dengan kota Duesseldorf di tepi Sungai Rhine yang terkenal itu. Setelah 1 tahun di RS Katolik Neuss saya pindah ke Duesseldorf Mettmann selama 6 bulan, di mana saya juga belajar operasi mammae (payu dara). Di situlah saya menyelesaikan pendidikan spesialis dan kembali bekerja di RS Wermeslkirchen sampai pulang ke Indonesia pada akhir Oktober 1975.
Pada waktu menantikan kelahiran Tatiana kami sekeluarga disibukkan rencana pindah ke Indonesia, penuh dengan ketidakpastian di mana, bagaimana, dengan siapa nanti bekerja di Indonesia. Awalnya sponsor RS Bethesda, Lutheran Church in America – LCA (Rev. Dr. Fred Neudoerffer) tidak menyetujui kehadiran saya di Saribudolok (karena di sana tidak dibutuhkan spesialis melainkan seorang dokter yang mengerti “community health”), sehingga saya berupaya pindah ke Jakarta dan bekerja di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dengan bantuan Pak TB Simatupang almarhum waktu itu. Karena tiba-tiba Dr. Fred Neudoerffer berubah pikiran sesudah kedatangan Drs Henk Crietee, Staf Community Development RS Betehesda ke rumah kami di Remscheid, maka kami memfokuskan pikiran untuk mempersiapkan perpindahan kami ke Saribudolok.
Maka direncanakanlah permandian Tati pada umur 3 minggu oleh Pdt. Ditrich Tappenbeck di satu gereja kecil di Remscheid, di kota mana kami tinggal pada waktu itu. Tati protes dengan menangis kuat waktu air kudus yang basah itu ditaruh dikepalanya. Sehabis kebaktian diadakan acara perpisahan dengan teman-teman di Jerman. Tanggal 31 Oktober 1975 saya sudah mulai bekerja di RS Bethesda GKPS Saribudolok, tanpa disertai keluarga.
Rencana semula agar keluarga kami akan kumpul kembali 28 Desember 1975 di Saribudolok gagal total karena Tatiana jatuh sakit. Dia harus dirawat mondok selama 3 bulan di Kinderklinik Universitas Munich dengan gips dada dan lengan kanan karena Periostitis acuta yang dideritanya. Puji Tuhan bahwa Tati tidak mendapat kekurangan suatu apa pun akibat penyakitnya itu sesudah tumbuh menjadi dewasa. Dia menjadi pendaki gunung dan suka rafting waktu SMA.
Sekarang Tatiana sudah jadi dokter spesialis obstetri ginekologi, 31 ½ tahun sesudah bapaknya menerima pengakuan keahlian yang sama di Jerman. Semua ini berkat Tuhan yang sangat saya syukuri. Puji Tuhan.
9 September 2006 di Aula FKUI Salemba 6 Jakarta
Dr Regina Tatiana Purba, SpOG dilepas oleh FKUI sebagai dokter spesialis bersama 167 sejawatnya dari berbagai bidang ilmu kedokteran dari 51 program studi yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta.
Menarik untuk diketahui bahwa dari dokter-dokter yang dilepas sebagai dokter spesialis hari ini, ada separuh (83 orang) perempuan dan yang paling banyak dari 167 lulusan, adalah spesialis anak (19 orang), menyusul ahli anestesi (16 orang).
Rasanya cepat sekali waktu berjalan. Tati yang lahir 1975 telah menjadi spesialis seperti bapaknya –itu mungkin tandanya bahwa saya sudah lebih tua (bukan tua tapi lebih tua). Kelahiran Tati di Wermelskirchen hari Jumat 3 Oktober 1975, hari operasi Bagian Ginekologi di RS Kota Wermeslkirchen, rasanya seperti baru kemarin. Habis operasi pertama mamanya Gertrud masuk kamar bersalin. Saya buru-buru ambil kamera dari rumah yang jaraknya 7 km dari rumah sakit; Tati tidak sabar menunggu, dia sudah lahir sebelum saya kembali ke kamar bersalin. Waktu itu saya, bapaknya, baru 9 bulan menjadi Facharzt fuer Gynaekologie und Geburtshilfe yang pengakuannya diterbitkan oleh Aerztekammer Duesseldorf pada awal Januari 1975.
Di RS Wermelskirchen inilah saya mengenal Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan lebih mendalam. Setelah 2 1/2 tahun di Wermelskirchen, saya pindah ke rumah sakit yang lebih besar di Neuss, kota yang berseberangan dengan kota Duesseldorf di tepi Sungai Rhine yang terkenal itu. Setelah 1 tahun di RS Katolik Neuss saya pindah ke Duesseldorf Mettmann selama 6 bulan, di mana saya juga belajar operasi mammae (payu dara). Di situlah saya menyelesaikan pendidikan spesialis dan kembali bekerja di RS Wermeslkirchen sampai pulang ke Indonesia pada akhir Oktober 1975.
Pada waktu menantikan kelahiran Tatiana kami sekeluarga disibukkan rencana pindah ke Indonesia, penuh dengan ketidakpastian di mana, bagaimana, dengan siapa nanti bekerja di Indonesia. Awalnya sponsor RS Bethesda, Lutheran Church in America – LCA (Rev. Dr. Fred Neudoerffer) tidak menyetujui kehadiran saya di Saribudolok (karena di sana tidak dibutuhkan spesialis melainkan seorang dokter yang mengerti “community health”), sehingga saya berupaya pindah ke Jakarta dan bekerja di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dengan bantuan Pak TB Simatupang almarhum waktu itu. Karena tiba-tiba Dr. Fred Neudoerffer berubah pikiran sesudah kedatangan Drs Henk Crietee, Staf Community Development RS Betehesda ke rumah kami di Remscheid, maka kami memfokuskan pikiran untuk mempersiapkan perpindahan kami ke Saribudolok.
Maka direncanakanlah permandian Tati pada umur 3 minggu oleh Pdt. Ditrich Tappenbeck di satu gereja kecil di Remscheid, di kota mana kami tinggal pada waktu itu. Tati protes dengan menangis kuat waktu air kudus yang basah itu ditaruh dikepalanya. Sehabis kebaktian diadakan acara perpisahan dengan teman-teman di Jerman. Tanggal 31 Oktober 1975 saya sudah mulai bekerja di RS Bethesda GKPS Saribudolok, tanpa disertai keluarga.
Rencana semula agar keluarga kami akan kumpul kembali 28 Desember 1975 di Saribudolok gagal total karena Tatiana jatuh sakit. Dia harus dirawat mondok selama 3 bulan di Kinderklinik Universitas Munich dengan gips dada dan lengan kanan karena Periostitis acuta yang dideritanya. Puji Tuhan bahwa Tati tidak mendapat kekurangan suatu apa pun akibat penyakitnya itu sesudah tumbuh menjadi dewasa. Dia menjadi pendaki gunung dan suka rafting waktu SMA.
Sekarang Tatiana sudah jadi dokter spesialis obstetri ginekologi, 31 ½ tahun sesudah bapaknya menerima pengakuan keahlian yang sama di Jerman. Semua ini berkat Tuhan yang sangat saya syukuri. Puji Tuhan.
Friday, September 01, 2006
Thursday, August 31, 2006
Muctar Pakpahan : Sebaiknya PTPN Dilikwidasi Diberikan Kepada Buruhnya
Ditulis oleh Redaksi
Thursday, 31 August 2006
Pematangsiantar (SIB)
Ketua Umum DPP Partai Buruh DR Mucktar Pakpahan dalam sambutannya pada
pembukaan Konferensi cabang partai Buruh Kabupaten Simalungun di Parbina Hotel P Siantar, Senin (28/8) menyebutkan bahwa dari beberapa kali pergantian kabinet, baik itu di era orde baru maupun setelah reformasi, khusus mengurusi BUMN Perkebunan selalu dilaporkan merugi, bahkan kehidupan buruh tetap miskin.
Dalam rangka pengaturan tanah khususnya mengenai perseroan terbatas perkebunan, partai buruh berpendirian PTPN sebaiknya dilikuidasi dan tanahnya diberikan kepada buruhnya. Setiap buruhnya mendapat 4 Ha per keluarga dengan sistem beli angsuran. Ini adalah sebagai bagian dari Prinsip Land reform, dimana semua petani harus memiliki tanah. Semua tanah harus diusahakan seefektif dan seproduktif mungkin.
Di sisi lain, kata Pakpahan, bahwa negara bertanggungjawab menyediakan kebutuhan produksi petani, seperti pupuk, pestisida, cangkul, hand traktor sekaligus untuk mengembangkan teknologi tepat guna dan seluruh lokasi pertanian harus dapat dilalui kendaraan roda empat dan dapat berkomunikasi melalui telepon sehingga dengan cepat mengetahui perkembangan pasar.
Pemerintah juga harus memproteksi pasar dan harga agar keluhan selama ini bisa teratasi, maka dibutuhkan badan-badan usaha sejenis yang berfungsi menjaga pasar dan menstabilkan harga, sehingga petani dapat dengan tenang hanya memikirkan peningkatan produksi, bahkan petani bisa diasuransikan untuk jaminan kesehatan dan perawatan seumur hidup.
Dalam Konfercab yang berakhir jam 18.00 WIB itu berhasil memilih ketua Partai Buruh Kabupaten Simalungun, Pasu Malau SH dan Sekretaris Ramlan Sinaga. Ketua dan sekretaris terpilih ini akan bersama-sama dengan formateur dua orang utusan kecamatan dan satu orang dari badan pendiri untuk menyusun kepengurusan lengkap yang diberi waktu selama satu minggu.
Turut memberikan kata sambutan pada acara pembukaan, ketua Partai Buruh Sumut Ir Harmen Manurung, Kordinator daerah pemilihan Sumut III Dr Sarmedi Purba SpOg dan Ketua Partai Buruh Kota P Siantar EB Manurung SH yang secara bersama-sama memberikan dukungan pengembangan partai buruh, sebab visi dan misi serta basis massa yang jelas sehingga pada pemilu 2009 partai buruh akan eksis di seluruh Indonesia.
Diumumkan oleh Mucktar Pakpahan bahwa sesuai hasil rapat lengkap DPP Partai Buruh telah menetapkan kordinator daerah pemilihan (KDP) yang bertanggungjawab memenangkan Partai Buruh pada pemilu 2009, khusus Sumut telah ditetapkan untuk Sumut I Prof OK Hairuddin SH, Sumut II DR Mucktar Pakpahan dan Sumut III Dr Sarmedi Purba SpOg. Partai buruh mematok minimal 5 persen akan bisa diraih pada pemilu 2009 nanti. (E5/f)
Thursday, 31 August 2006
Pematangsiantar (SIB)
Ketua Umum DPP Partai Buruh DR Mucktar Pakpahan dalam sambutannya pada
pembukaan Konferensi cabang partai Buruh Kabupaten Simalungun di Parbina Hotel P Siantar, Senin (28/8) menyebutkan bahwa dari beberapa kali pergantian kabinet, baik itu di era orde baru maupun setelah reformasi, khusus mengurusi BUMN Perkebunan selalu dilaporkan merugi, bahkan kehidupan buruh tetap miskin.
Dalam rangka pengaturan tanah khususnya mengenai perseroan terbatas perkebunan, partai buruh berpendirian PTPN sebaiknya dilikuidasi dan tanahnya diberikan kepada buruhnya. Setiap buruhnya mendapat 4 Ha per keluarga dengan sistem beli angsuran. Ini adalah sebagai bagian dari Prinsip Land reform, dimana semua petani harus memiliki tanah. Semua tanah harus diusahakan seefektif dan seproduktif mungkin.
Di sisi lain, kata Pakpahan, bahwa negara bertanggungjawab menyediakan kebutuhan produksi petani, seperti pupuk, pestisida, cangkul, hand traktor sekaligus untuk mengembangkan teknologi tepat guna dan seluruh lokasi pertanian harus dapat dilalui kendaraan roda empat dan dapat berkomunikasi melalui telepon sehingga dengan cepat mengetahui perkembangan pasar.
Pemerintah juga harus memproteksi pasar dan harga agar keluhan selama ini bisa teratasi, maka dibutuhkan badan-badan usaha sejenis yang berfungsi menjaga pasar dan menstabilkan harga, sehingga petani dapat dengan tenang hanya memikirkan peningkatan produksi, bahkan petani bisa diasuransikan untuk jaminan kesehatan dan perawatan seumur hidup.
Dalam Konfercab yang berakhir jam 18.00 WIB itu berhasil memilih ketua Partai Buruh Kabupaten Simalungun, Pasu Malau SH dan Sekretaris Ramlan Sinaga. Ketua dan sekretaris terpilih ini akan bersama-sama dengan formateur dua orang utusan kecamatan dan satu orang dari badan pendiri untuk menyusun kepengurusan lengkap yang diberi waktu selama satu minggu.
Turut memberikan kata sambutan pada acara pembukaan, ketua Partai Buruh Sumut Ir Harmen Manurung, Kordinator daerah pemilihan Sumut III Dr Sarmedi Purba SpOg dan Ketua Partai Buruh Kota P Siantar EB Manurung SH yang secara bersama-sama memberikan dukungan pengembangan partai buruh, sebab visi dan misi serta basis massa yang jelas sehingga pada pemilu 2009 partai buruh akan eksis di seluruh Indonesia.
Diumumkan oleh Mucktar Pakpahan bahwa sesuai hasil rapat lengkap DPP Partai Buruh telah menetapkan kordinator daerah pemilihan (KDP) yang bertanggungjawab memenangkan Partai Buruh pada pemilu 2009, khusus Sumut telah ditetapkan untuk Sumut I Prof OK Hairuddin SH, Sumut II DR Mucktar Pakpahan dan Sumut III Dr Sarmedi Purba SpOg. Partai buruh mematok minimal 5 persen akan bisa diraih pada pemilu 2009 nanti. (E5/f)
Monday, August 14, 2006
MALAM RENUNGAN 61 HUT RI DARI KORBAN MALPRAKTIK
MALAM RENUNGAN 61 HUT RI
DARI KORBAN MALPRAKTIK
Sekilas Pemikiran
Ketua Umum Forum Dokter Pembanding (FDP)
Pada Acara LBH Kesehatan pada 16/08/06 di Jakarta
Saudara-Saudaraku sebangsa dan setanah air,
Dalam keprihatinan kita pada nasib bangsa dan negara, marilah kita mensyukuri dan merenungkan 61 tahun KEMERDEKAAN INDONESIA. Sebagai tenaga profesional kedokteran kita prihatin mendengar 365 korban dugaan malpraktek dokter negeri ini yang terdaftar pada LBH Kesehatan Jakarta. Kalau ini benar maka saya berani mengatakan bahwa sudah terjadi 365 kali 1000 atau 365.000 atau mungkin lebih lagi dugaan malpraktek di Indonesia, karena 365 kasus tersebut hanyalah puncak gunung es dari buruknya pelayanan kesehatan di Indonesia.
Malpraktek (=kegagalan dokter untuk menyelaraskan diri pada standard of care) di negeri ini sebagian besar terjadi karena sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk menyembuhkan orang sakit. Mulai dari perumahsakitan yang sedang sakit, artinya tidak mampu lagi membenahi diri sendiri, pemasukan rumah sakit yang lebih kecil dari pengeluarannya, sehingga tidak mampu untuk menyembuhkan pasien yang datang berobat, sesuai dengan standar pelayanan masa kini. Bagaimana rumah sakit yang sedang sakit mampu menyembuhkan penyakit? Bagaimana instalasi kesehatan yang sudah bangkrut bisa menciptakan kesejahteraan atau menjadi .fasilitas umum yang layak (UUD 45 Ps 34 ay. 3)
Tidak tertutup juga kemungkinan terjadinya malpraktek karena praktek kedokteran itu dilakukan dengan biaya yang dibawah standar pelayanan yang berlaku. Tiap hari kita alami pasien tidak dioperasi karena ketiadaan dana pribadi. Dari sistim asuransi yang difasilitasi pemerintah sering obatnya terbatas dan karena itu harus diresepkan di luar tanggungan Askes atas biaya pasien. Jaminan Kesehatan Jamsostek yang menyediakan dana hanya Rp 6.000 tiap kunjungan berobat jalan (laporan tahunan PT Jamsostek 2005), Asuransi Kesehatan Untuk orang Miskin (ASKESKIN) yang preminya Rp 5000 per bulan per orang. Angka-angka yang tidak masuk akal ini bisa memicu tindakan malpraktek dari dokter Indonesia tanpa disadari pelakunya sendiri.
Pelayanan kesehatan yang kita gambarkan di atas tidak akan dapat diperbaiki karena tidak ada sistim evaluasi pelayanan kesehatan yang berfungsi meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Ini karena tidak ada perencanaan untuk peningkatan kinerja kesehatan yang memadai, rekam medik yang tidak memberikan kemungkinan untuk dievaluasi (tidak lengkap, tidak terbaca, sering data hilang, belum ada sistem informasi rumah sakit yang berfungsi dengan benar).
Situasi dan kondisi pelayanan kesehatan yang amburadul ini berpotensi jadi malpraktek. Hal ini dipicu lagi untuk timbul ke permukaan dengan bertambahnya tingkat ketidakpuasan pasien karena angka kegagalan penyembuhan yang terus menerus meningkat. Ini dapat kita amati dengan bertambahnya pasien yang pergi berobat ke luar negeri seperti ke Malaysia, Singapura dan Australia. Eksodus pasien ke luar negeri akan menambah penurunan investasi pemodal dalam penyediaan sarana kesehatan (rumah sakit baru, rehabilitasi rumah sakit, penambahan alat baru, penggantian alat yang sudah rusak, dll.). Lingkaran setan sistem kesehatan yang buruk ini sedang berlangsung di tanah air yang kita cintai ini.
Mengapa negara yang kita proklamirkan 61 tahun yang lalu itu belum mampu menolong penderita yang ingin disembuhkan. Mengapa negara tetangga kita yang merdeka 12 tahun sesudah Indonesia sudah mempunyai health insurance scheme yang mampu menyembuhkan penyakit yang diderita rakyatnya.
Mengapa sampai sekarang belum ada pejabat yang kompeten yang memikirkan dan merencanakan secara serius masalah kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar rakyat Indonesia ini. Apakah dokter-dokter dan ahli kesehatan Indonesia sedang tidur? Apakah mereka tidak melihat sekitarnya, tidak melihat perkembangan ilmu kesehatan sejagad. Apakah penderitaan rakyat Indonesia ini bisa kita kategorikan sebagai Pelanggaran Hak Azasi Manusia oleh Negara? Atau malah Malpraktek oleh Negara yang muaranya kita kenal sebagai Malpraktek Dokter?
Karena itu kepada Saudara-saudaraku yang mengklaim dirinya sebagai Korban Malpraktek Dokter, teruskanlah perjuangnmu, karena Engkau tidak sendirian. Engkau adalah wakil dari berjuta-juta rakyat Indonesia yang mengalami nasib yang sama atau berjuta-juta penderita yang mengalami keadaan yang lebih buruk dari Engkau sendiri. Mereka bermukim di semua pelosok Indonesia, yang mengalami busung lapar, yang tidak memiliki akses pada pelayanan kesehatan, yang tanpa salahnya sendiri menjadi korban kemiskinan struktural, mereka tidak mampu bersuara seperti Saudara-saudara yang hadir di sini karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan mereka.
Kepada Saudara-saudaraku yang telah dipilih, diangkat atau memunculkan diri sendiri menjadi pengayom perjuangan ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan di negeri ini, bangkitlah dan bergegaslah untuk mengajukan gagasan-gagasan baru, menghitung dan menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan yang realistis. Suarakanlah agar Askeskin 5000 rupiah jangan dijadikan propaganda politik, hukumlah penyelewengan dana kesehatan yang menghambat upaya penyembuhan rakyat miskin, haramkanlah korupsi pada bidang kesehatan. Kami menunggu 5 tahun, paling lambat 10 tahun, sampai sistem penjaminan biaya pelayanan kesehatan tersedia di negeri ini.
Dr Sarmedi Purba menyampaikan Renungan 61Th RI dengan mengkritik sistem pelayanan kesehatan yang mendorong terjadinya malpraktik di Indonesia
DIGAHAYU INDONESIA…
Merdeka, Merdeka, Merdeka 100 Persen!
Dr.med. dr. Sarmedi Purba, SpOG
Ketua Umum Forum Dokter Pembanding
Jakarta
sarmedipurba@hotmail.com
http://sarmedipurba.blogspot.com
www.vita-insani.co.id
www.binainsani.org
DARI KORBAN MALPRAKTIK
Sekilas Pemikiran
Ketua Umum Forum Dokter Pembanding (FDP)
Pada Acara LBH Kesehatan pada 16/08/06 di Jakarta
Saudara-Saudaraku sebangsa dan setanah air,
Dalam keprihatinan kita pada nasib bangsa dan negara, marilah kita mensyukuri dan merenungkan 61 tahun KEMERDEKAAN INDONESIA. Sebagai tenaga profesional kedokteran kita prihatin mendengar 365 korban dugaan malpraktek dokter negeri ini yang terdaftar pada LBH Kesehatan Jakarta. Kalau ini benar maka saya berani mengatakan bahwa sudah terjadi 365 kali 1000 atau 365.000 atau mungkin lebih lagi dugaan malpraktek di Indonesia, karena 365 kasus tersebut hanyalah puncak gunung es dari buruknya pelayanan kesehatan di Indonesia.
Malpraktek (=kegagalan dokter untuk menyelaraskan diri pada standard of care) di negeri ini sebagian besar terjadi karena sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk menyembuhkan orang sakit. Mulai dari perumahsakitan yang sedang sakit, artinya tidak mampu lagi membenahi diri sendiri, pemasukan rumah sakit yang lebih kecil dari pengeluarannya, sehingga tidak mampu untuk menyembuhkan pasien yang datang berobat, sesuai dengan standar pelayanan masa kini. Bagaimana rumah sakit yang sedang sakit mampu menyembuhkan penyakit? Bagaimana instalasi kesehatan yang sudah bangkrut bisa menciptakan kesejahteraan atau menjadi .fasilitas umum yang layak (UUD 45 Ps 34 ay. 3)
Tidak tertutup juga kemungkinan terjadinya malpraktek karena praktek kedokteran itu dilakukan dengan biaya yang dibawah standar pelayanan yang berlaku. Tiap hari kita alami pasien tidak dioperasi karena ketiadaan dana pribadi. Dari sistim asuransi yang difasilitasi pemerintah sering obatnya terbatas dan karena itu harus diresepkan di luar tanggungan Askes atas biaya pasien. Jaminan Kesehatan Jamsostek yang menyediakan dana hanya Rp 6.000 tiap kunjungan berobat jalan (laporan tahunan PT Jamsostek 2005), Asuransi Kesehatan Untuk orang Miskin (ASKESKIN) yang preminya Rp 5000 per bulan per orang. Angka-angka yang tidak masuk akal ini bisa memicu tindakan malpraktek dari dokter Indonesia tanpa disadari pelakunya sendiri.
Pelayanan kesehatan yang kita gambarkan di atas tidak akan dapat diperbaiki karena tidak ada sistim evaluasi pelayanan kesehatan yang berfungsi meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Ini karena tidak ada perencanaan untuk peningkatan kinerja kesehatan yang memadai, rekam medik yang tidak memberikan kemungkinan untuk dievaluasi (tidak lengkap, tidak terbaca, sering data hilang, belum ada sistem informasi rumah sakit yang berfungsi dengan benar).
Situasi dan kondisi pelayanan kesehatan yang amburadul ini berpotensi jadi malpraktek. Hal ini dipicu lagi untuk timbul ke permukaan dengan bertambahnya tingkat ketidakpuasan pasien karena angka kegagalan penyembuhan yang terus menerus meningkat. Ini dapat kita amati dengan bertambahnya pasien yang pergi berobat ke luar negeri seperti ke Malaysia, Singapura dan Australia. Eksodus pasien ke luar negeri akan menambah penurunan investasi pemodal dalam penyediaan sarana kesehatan (rumah sakit baru, rehabilitasi rumah sakit, penambahan alat baru, penggantian alat yang sudah rusak, dll.). Lingkaran setan sistem kesehatan yang buruk ini sedang berlangsung di tanah air yang kita cintai ini.
Mengapa negara yang kita proklamirkan 61 tahun yang lalu itu belum mampu menolong penderita yang ingin disembuhkan. Mengapa negara tetangga kita yang merdeka 12 tahun sesudah Indonesia sudah mempunyai health insurance scheme yang mampu menyembuhkan penyakit yang diderita rakyatnya.
Mengapa sampai sekarang belum ada pejabat yang kompeten yang memikirkan dan merencanakan secara serius masalah kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar rakyat Indonesia ini. Apakah dokter-dokter dan ahli kesehatan Indonesia sedang tidur? Apakah mereka tidak melihat sekitarnya, tidak melihat perkembangan ilmu kesehatan sejagad. Apakah penderitaan rakyat Indonesia ini bisa kita kategorikan sebagai Pelanggaran Hak Azasi Manusia oleh Negara? Atau malah Malpraktek oleh Negara yang muaranya kita kenal sebagai Malpraktek Dokter?
Karena itu kepada Saudara-saudaraku yang mengklaim dirinya sebagai Korban Malpraktek Dokter, teruskanlah perjuangnmu, karena Engkau tidak sendirian. Engkau adalah wakil dari berjuta-juta rakyat Indonesia yang mengalami nasib yang sama atau berjuta-juta penderita yang mengalami keadaan yang lebih buruk dari Engkau sendiri. Mereka bermukim di semua pelosok Indonesia, yang mengalami busung lapar, yang tidak memiliki akses pada pelayanan kesehatan, yang tanpa salahnya sendiri menjadi korban kemiskinan struktural, mereka tidak mampu bersuara seperti Saudara-saudara yang hadir di sini karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan mereka.
Kepada Saudara-saudaraku yang telah dipilih, diangkat atau memunculkan diri sendiri menjadi pengayom perjuangan ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan di negeri ini, bangkitlah dan bergegaslah untuk mengajukan gagasan-gagasan baru, menghitung dan menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan yang realistis. Suarakanlah agar Askeskin 5000 rupiah jangan dijadikan propaganda politik, hukumlah penyelewengan dana kesehatan yang menghambat upaya penyembuhan rakyat miskin, haramkanlah korupsi pada bidang kesehatan. Kami menunggu 5 tahun, paling lambat 10 tahun, sampai sistem penjaminan biaya pelayanan kesehatan tersedia di negeri ini.
Dr Sarmedi Purba menyampaikan Renungan 61Th RI dengan mengkritik sistem pelayanan kesehatan yang mendorong terjadinya malpraktik di Indonesia
DIGAHAYU INDONESIA…
Merdeka, Merdeka, Merdeka 100 Persen!
Dr.med. dr. Sarmedi Purba, SpOG
Ketua Umum Forum Dokter Pembanding
Jakarta
sarmedipurba@hotmail.com
http://sarmedipurba.blogspot.com
www.vita-insani.co.id
www.binainsani.org
Subscribe to:
Posts (Atom)
