Pendapat Sarmedi Purba
Masalah Poligami bukan masalah agama saja, tetapi masalah sosial, ekonomi dan politik bangsa Indonesia, khususnya masalah HAM perempuan.
Masalah poligami tidak pantas dicoret dari agenda sosial politik nasional karena menyangkut hak azasi perempuan. Alasan masih banyak masalah lain yang lebih penting dan belum terselesaikan di Indonesia dan keterpurukan Indonesia sekarang, tidak dapat diterima untuk menyetop diskusi pro kontra poligami di Indonesia. Karena salah satu sebab keterpurukan Indonesia adalah diskriminasi kelompok marjinal di daerah miskin dan didalamnya termasuk kaum perempuan. Bagaimana Indonesia bisa berhasil dalam pembangunan fisik dan spiritual kalau separuh warganya sebagai jenis kelamin perempuan tidak mempunyai hak yang sama seperti warga lainnya.
Dari segi kesehatan saja poligami tidak memberikan keadilan. Kalau seorang isteri sakit kelamin maka isteri lainnya juga dipaksa untuk mengidap penyakit yang sama. Belum lagi masalah kesehatan jiwa isteri yang cemburu dalam hal ekonomi, sosial dan sex. Kalau kita perpanjang lagi dalam masalah Keluarga Berencana, sangatlah kontrdiktif sekali. Karena kalau seorang lelaki mempunyai isteri 4 orang, pasti masing-masing mereka minta 2 anak dan kadang malah lebih kalau belum mendapat jenis kelamin anak yang diinginkan. Dan memang tidak jarang kalau si lelaki poligamis ini akan mengurusi lebih dari 10 anak. Nah, apakah bisa dikategorikan sehat kalau seorang ayah harus membagi kasihnya kepada 10 anak, dari sudut pendidikan anak, psikologi dan mental anak-anak itu.
Sering pendukung polygami mencari pembenarannya sendiri dengan dalih bahwa suami yang monogamis sering punya isteri simpanan. Pembenaran ini tidak dapat dierima akal sehat karena isteri simpanan yang dilegalisir sama dengan dekriminalisasi perbuatan pidana. Itu sama dengan kalau kita buat peraturan perundang-undangan yang membenarkan tindakan korupsi seperti belakangan ini kelihatan dilakukan untuk membenarkan penghamburan uang rakyat yang sempat dilakukan kalangan legislatif di pusat dan daerah (ada uang sewa rumah, uang pesangon, uang jerih payah, uang jalan, uang pindah, dll).
Karena itu saya berpendapat bahwa pembangunan masyarakat yang beradab dan berkeadilan sosial harus dibicarakan dengan cermat, intensif dan luas di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dengan mengikutsertakan pemuka kaum perempuan. Usul saya agar masalah ini diserahkan kepada rakyat Indonesia untuk memutuskannya dengan jajak pendapat demi keadilan untuk 50% penduduk perempuan Indonesia.
Negara ini kapanpun tidak akan maju kalau separuh penduduknya yang kebetulan perempuan itu didiskriminasi dan tidak diberi hak yang sama dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9 Desember 2006
Dr.med. dr. Sarmedi Purba, SpOG
Ketua DPC Persatuan Intelegensi Kristen Indonesia (PIKI)
Kota Pematangsiantar
Direktur PT Vita Insani Sentra Medika Pematangsiantar
Ketua Dewan Pakar DPC Partai Demokrat Kabupaten Simalungun
Website kegiatan:
http://sarmedipurba.blogspot.com
www.binainsani.org
www.vita-insani.co.id
No comments:
Post a Comment